Solar

PT Isuzu Astra Motor Indonesia, anak usaha PT Astra International Tbk, siap melaksanakan kebijakan pemerintah tentang gas buang (emisi) kendaraan mesin diesel dengan standar Euro 4 pada 2021.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menceritakan penyebab nelayan tangkap ikan kerap kesulitan mendapat akses BBM bersubsidi. Salah satu penyebabnya BBM dikuasai para preman wilayah. Para preman ini bahkan, menurutnya, kekuatannya lebih besar dari tentara dan polisi atau pemangku kebijakan setempat.

Satgas Pangan Polres Palopo Amankan 55 Jeriken Berisi Solar. Ia pun menjelaskan, 39 jeriken yang berisikan solar itu diketahui milik seseorang berinisial AW yang tinggal di Jalan Sawerigading Kota Palopo.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, kuota Solar subsidi tahun 2019 ini lebih kecil dari realisasi konsumsi tahun 2018.

Nicke Widyawati mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 pemerintah dengan DPR telah sepakat menetapkan kuota solar subsidi sebesar 15,3 juta KL, namun berdasarkan perkiraan perusahaan konsumsi Solar subsidi 2020 mencapai 17 juta KL.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah menerima surat penyesuaian formula harga subsidi solar dari Kementerian ESDM. Kementerian Keuangan masih melakukan kajian terhadap surat tersebut.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, jika konsumsi solar subsidi melebihi kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019, maka akan dilakukan pengetatan pengawasan.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, konsumsi solar subsidi lebih tinggi dari kuota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019, sehingga diperkirakan akan ‎habis pada akhir November.

Pertamina Mulai Sediakan Solar Bercampur Minyak Sawit. Penyediaan solar dengan kandungan minyak sawit ini dilakukan lebih cepat satu bulan, dibanding kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyediaan B30 pada 1 Januari 2020.

PT AKR Corporindo Tbk (AKR) siap menyalurkan kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi pada 2020, setelah menghentikan penyaluran sejak Mei 2019. AKR tetap mendukung program pemerintah dalam menyalurkan BBM kepada masyarakat.

Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan, berdasarkan keputusan sidang komite BPH Migas AKR melimpahkan penugasan penyaluran solar subsidi 2019 ke Pertamina, sejak 11 November 2019.

Menurut Risman, salah satu kunci pasokan solar di Balikpapan, adalah komunikasi yang lancar antara Aptrindo dan Pertamina. Ketika pihaknya mempertanyakan pasokan yang dirasakan kurang maka Pertamina dengan sigap merespons keluhan tersebut.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, ‎saat ini kuota solar subsidi belum habis, penyaluran yang dilakukan PT Pertamina pun masih berjalan normal.

Sejumlah sopir truk rela tidur di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat untuk mengantre demi mendapatkan solar. Bahan bakar ini diperlukan agar usahanya tetap jalan pasca-langkanya jenis bahan bakar tersebut sejak sebulan terakhir.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, kebutuhan solar akan tetap terpenuhi, sehingga tidak perlu dikhawatirkan adanya keterbatasan pasokan.

Solar berkualitas seperti Dexlite dan Pertamina Dex memang sudah dirancang untuk kendaraan bermotor bermesin diesel keluaran terbaru. Karena itulah, kendaraan bermotor akan secara otomatis mengeluarkan penanda apabila bahan bakar yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pembatasan konsumsi BBM subsidi solar tidak berpengaruh pada berkurangnya polusi. Menurutnya, pembatasan tersebut hanya menyulitkan dan membuat potensi crowded menjadi sangat besar.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengatakan, ‎penyaluran solar subsidi akan terus dilakukan, dia optimis kuota solar cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)‎ memperkirakan kuota solar subsidi berpotensi jebol. Kuota solar subsidi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 hanya cukup sampai November. Hal ini disebabkan penyaluran solar yang tidak tepat sasaran.

Indonesian Logistics Community (ILC) mempertanyakan kebijakan pembatasan dan larangan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) per Agustus lalu. Kebijakan tersebut dimuat ada surat edaran BPH Migas Nomor 3865E/Ka BPB/2019 pada 29 Agustus 2019.