Soni Sumarsono

Di APBD DKI, perbaikan kolam DPRD Rp 500 juta, jasa sopir Rp 4 M. Menariknya, ada sejumlah mata anggaran yang tidak diusulkan pemerintah namun masuk dan disahkan dalam APBD DKI 2017 tersebut. Salah satunya penataan dan rehabilitasi kolam gedung DPRD DKI senilai Rp 579.041.780.

Saat Sumarsono 'manjakan' anggota DPRD DKI dengan naikkan anggaran. Jika melihat rincian anggaran yang telah disahkan, dewan ternyata cukup mendapatkan porsi istimewa dari Sumarsono.Beberapa pos anggaran dewan yang sebelumnya sudah ditetapkan Ahok mengalami kenaikan signifikan di tangan Sumarsono.

Plt Gubernur DKI Sumarsono telah memutuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2017. Ada beberapa anggaran direvisi, setelah ditetapkan Basuki T Purnama alias Ahok sebelum cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kondisi ini dikritik Indonesia Corruption Watch (ICW). Ada dugaan pemborosan.

Sumarsono berpandangan, sebenarnya maksud fatwa MUI adalah baik. Dia mencontohkan, jika menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak mungkin menyuruh karyawan non-Muslim memakai atribut atau ornamen Idul Fitri. Namun, dia minta soal fatwa MUI juga tidak dipaksakan.

Sumarsono tegaskan berhak sesuaikan program dan teken APBD DKI 2017. Sumarsono menegaskan, tidak pernah mengubah anggaran yang telah dirancang oleh Ahok. Menurut dia, yang dilakukannya dalam APBD DKI 2017 hanyalah penyesuaian program.

Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana akan menemaninya saat keliling ke gereja-gereja. Sumarsono akan berkeliling ke gereja-gereja pada malam Natal nanti dimulai dari Gereja Katedral.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah disibukkan dengan persiapan jelang perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru. Salah satu fokus persiapan adalah dari segi keamanan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah gencar memerangi kemacetan lalu lintas. Berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya pemberlakuan sistem 3 in 1 hingga aturan ganjil genap. Namun, semua itu belum berhasil mengurai kemacetan.

Banyak kebijakan dilakukan Sumarsono selama jabat Plt Gubernur DKI Jakarta dianggap mengubah tatanan birokrasi telah dibangun Basuki T Purnama alias Ahok. Dengan kondisi Ahok telah nonaktif, diduga menjadi kesempatan bagi Sumarsono.

Kejelasan status kepemilikan lahan eks kedutaan besar (kedubes) Inggris mulai menemui titik terang. Meski belum menerima surat resmi dari Kementerian Agraria, Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yakin lahan seluas 4.185 meter persegi tersebut merupakan milik pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) sudah beberapa kali melakukan diskusi dengan calon investor membahas kekurangan dan kelebihan ERP.

Terlihat beberapa kali pengambilan suara harus diulang-ulang karena Sumarsono selalu gagal di nada rendah dan tinggi. Meski begitu, pengarah vokal FKUB, Santoso Gondowijojo tetap semangat memberikan semangat kepada Sumarsono.

Pemprov DKI Jakarta menunggu surat resmi soal moratorium UN dari Kemendikbud. Bila tak ada kejelasan dan ketegasan dari Kemendikbud, DKI akan melakukan persiapan UN. Apalagi waktu UN semakin dekat. Jokowi juga telah menolak usulan moratorium UN.

Plt Gubernur DKI minta MUI jelaskan fatwa larangan atribut Natal. Sumarsono tidak ingin terjadi polemik di ibu kota. Negara punya kewajiban melindungi semua agama. Semua masyarakat punya hak merayakan hari besarnya dan agama lain harus menghormati.

Sumarsono minta Satpol PP jaga ketat trotoar di pasar Tanah Abang. Sumarsono mengimbau, pelebaran trotoar dimaksudkan untuk membuat pejalan kaki bukan membuat PKL betah berdagang.

KPK sebut Plt Gubernur DKI terakhir buat LHKPN Maret 2016. Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah membenarkan bahwa Plt Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono telah membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada Maret 2016.

Sumarsono tak dipilih rakyat, ubah APBD timbulkan kerancuan hukum. Pemprov DKI Jakarta dan DPRD mengesahkan RAPBD DKI tahun 2017 sebesar Rp 70,19 triliun. Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengubah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017.

Terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Pulogebang yang terletak di Jakarta Timur sedianya akan diresmikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tanggal 20 Desember. Namun, Pemprov DKI memutuskan untuk menunda peresmian tersebut dikarenakan masih ada beberapa kekurangan dalam kontruksi bangunan terminal

Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN) Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, dilakukan tiap lima tahun sekali. Itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa harta kekayaan Sumarsono telah dilakukan tahun ini.

Plt soal APBD DKI 2017: Sebelum ayam berkokok 1 Januari siap dipakai. Besaran APBD DKI 2017 Rp 70,19 triliun atau meningkat sekitar 4,65 persen dari APBD DKI 2016 Rp 62,9 triliun. "Sore ini juga akan diserahkan ke Kemendagri, jadi butuh waktu 1-2 jam, jadi enggak perlu nunggu 14 hari."