Soni Sumarsono

Sumarsono minta Disorda bereskan polemik Rp 1 M buat atlet PON DKI. "Janji itu terjadi sebelum saya masuk. Terus komitmennya seperti apa juga enggak tahu. Dan Disorda tidak pernah ngasih tahu saya sebelumnya mengenai janji Rp 1 miliar. Tapi duitnya tuh ada Rp 1 miliar," jelas Sumarsono.

Soal pemberhentian sementara Ahok, ini kata Plt Gubernur DKI. Kemendagri pun hingga kini mengaku masih belum mendapatkan nomor register dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas status terdakwa Ahok. Sesuai aturan, kepala daerah yang berstatus terdakwa harus diberhentikan sementara sampai kasus hukumnya selesai.

Data di KPK terakhir 2011, Sumarsono ngaku tiap tahun lapor LHKPN. Sumarsono memang beberapa kali terdaftar dalam LHKPN di situs resmi KPK. Namun sayang, laporan LHKPN tersebut terakhir diperbarui pada 2011 lalu.

Sindir Sumarsono, Agus Yudhoyono sebut transparan pondasi demokrasi. Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menolak mengungkap dana operasionalnya. Dengan alasan lupa, Sumarsono meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Sekda DKI Saefullah.

Soni menilai adanya satgas saber pungli dapat membantu mencegah praktik korupsi di Indonesia. Sebab, kata dia, segala transaksi yang berkaitan dengan pelayanan publik dilakukan secara online dan pembayaran dilakukan dengan transfer. Misalnya saja, program e-tilang, sim online hingga e-samsat.

Mendesak Sumarsono transparan soal dana operasional. Sumarsono mengatakan, jika penasaran dengan dana operasional selama menjabat Plt gubernur DKI silakan bertanya ke Sekda DKI Jakarta Saefullah. Ahok, pernah mengungkap dana operasional selama dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta, mencapai Rp 30 miliar tiap tahun.

Sumarsono tak ungkap, Anies masih pikir-pikir buka dana operasional. Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menolak untuk membeberkannya. Dengan alasan lupa, dia mengatakan, urusan dana operasional diminta ditanyakan kepada Sekda Pemprov DKI Saefullah.

Penandatanganan perjanjian dalam rangka pembangunan ITF antara Dinas Kebersihan DKI Jakarta dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Head of Agreement antara PT Jakpro dengan Forum Finlandia berlangsung di Balai Kota, Jumat (16/12).

Sumarsono tak ungkap dana operasional, Kabiro sebut sudah ditransfer. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Pemprov DKI yang bertanggung jawab mengelola dana operasional gubernur dan wakil gubernur. Untuk dana operasional Plt Gubernur DKI Sumarsono juga sudah diberikan untuk dua bulan.

Ini respon Plt Gubernur DKI ditanya tak ungkap anggaran operasional. Soni juga tak mau membahas soal anggarannya. Dia memilih menyerahkan pertanyaan itu kepada Sekda DKI Jakarta Saefullah. Menurut dia, sampai saat ini dirinya tak tahu digaji berapa selama menjadi Plt gubernur DKI Jakarta.

"Kalau tidak ada ruang publik seperti sekarang, diajak demo pun langsung berangkat saja karena sumpek di rumah," ujarnya.

Sumarsono enggan mengeksekusi pembelian lahan eks kedutaan besar (kedubes) Inggris lantaran belum ada kejelasan status kepemilikan. Padahal rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membeli lahan tersebut untuk kawasan RPTA dan Cagar Budaya.

"Kami telah mengirimkan tim ke Kementerian Agraria. Ini kami lakukan agar kami bisa tentukan langkah terkait rencana pembelian tanah tersebut," kata Sumarsono

Sumarsono menanggapi keinginan tersebut dengan terlebih dahulu menjelaskan bahwa sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Djarot pernah mengajukan usul yang sama.

Soni: Tuhan ciptakan 2 telinga & 1 mulut artinya harus banyak dengar. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono menggelar kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dia menemui sejumlah ketua RT dan RW di wilayah paling utara ibu kota tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menggelar silaturahmi dengan Ketua RT, RW, Dewan Kabupaten dan seluruh pimpinan UKPD se-kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Dalam kunjungannya itu, Sumarsono sempat ditagih janji pengadaan kapal jenazah.

Sapa warga, Plt Gubernur DKI Sumarsono datangi Kepulauan Seribu. Terkait kunjungan itu, DKI akan fokus pada pengembangan infrastruktur serta sarana dan prasarana di Kepulauan Seribu agar mampu menjadi destinasi wisata yang berskala internasional.

Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta sepakat untuk meloloskan Raperda APBD 2017 sebesar Rp 70,28 triliun, angka ini meningkat 4,65 persen dibandingkan APBD 2016 yang mencapai Rp 67,16 triliun. Sementara, pendapatan direncanakan sebesar Rp 60,89 triliun atau naik 3,21 persen.

Sebelumnya, Ahok mengungkapkan, awalnya pihaknya mengajukan RAPBD DKI Jakarta dengan besaran Rp 68 triliun. Sehingga dia tidak mengetahui bilamana ternyata usai melakukan pembahasan dengan DPRD DKI terjadi kenaikan hingga Rp 70 triliun.

Ahok mengatakan masih bersikeras ingin melakukan pengawalan terhadap pembahasan anggaran tersebut. Namun, saat ini dirinya masih terkendala dengan belum adanya jawaban dari Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review keharusan cuti petahana dalam Undang-undang Pilkada.