Soni Sumarsono

"Kalau yang di bagian bawah, sudah direnov sama Pak Ahok. Itu dilakukan Bu Vero, tapi anggarannya enggak tahu apa pakai umum atau dana pribadi," tuturnya.

Mengenai adanya kritikan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyerahkan semuanya kepada Kemendagri. Dia mempersilahkan RAPBD DKI 2018 untuk dievaluasi, bahkan anggaran-anggaran yang perlu dipangkas atau dicoret juga tak akan dipermasalahkan.

"Kalau menurut visi misinya Pak Anies-Sandi, kan guru menjadi sangat penting, strategis karena menyangkut masalah pendidikan anak dan selama ini mereka loyo karena kesejahteraan kurang dan seterusnya," jelas Sumarsono soal ide Anies-Sandi beri dana hibah Rp 40 miliar.

"Sekarang 74, pertanyaannya dibutuhkan untuk apa, ditempatkan di mana dan tanggung jawabnya seperti apa?" kata Sumarsono ditemui di Balai Kota, Rabu (6/12).

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta ini menyarankan, agar LPJ tetap dibuat namun dengan format yang sederhana. Tujuannya agar tidak memperumit RT/RW, namun tetap berpedoman pada kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang ada.

Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno menaikkan anggaran dan menambah jumlah anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Percepatan Pembangunan (TGUPP) menuai polemik. Sebabnya, Anies menambah anggaran TGUPP hingga puluhan kali lipat, begitu juga dengan jumpa personelnya.

Soni menceritakan, pada masa Ahok, BOP pun dikucurkan untuk menambal dana TGUPP yang kurang. Sebab itu dia heran bagaimana pola pikir Gubernur Anies. Menurutnya, Anies mencoba mencampurkan staf gubernur dengan TGUPP sehingga terjadi pembengkakan jumlah anggota maupun anggaran.

Soni mengungkap, TGUPP ini harus jelas supaya mereka tidak menjadi gubernur bayangan. Hal itulah yang menurunkan moral SKPD. Sebab itu, harus ada pengawasan ketat kerja TGUPP ini.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono curiga orang yang ditarik dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), adalah orang dekat Gubernur dan Wakil Gubernur. Tim TGUPP diduga diisi oleh anggota tim pemenangan masa kampanye.

Mantan Plt Gubernur DKI ini mengatakan RAPBD 2018 masih dalam pembahasan sehingga finalisasi belum tentu bulat seperti yang diajukan. Dia menegaskan, Kemendagri mempunyai wewenang untuk mengevaluasi dan menolak jika ada kejanggalan.

Anggaran soal kolam ikan DPRD DKI itu pun dia persoalkan. Angka Rp 620 juta dirasa tidak rasional dan perlu ada perbaikan. Dua item di atas penting untuk dirasionalkan.

Dia menambahkan, pernyataan yang menyinggung kata pribumi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, perombakan tersebut dilakukan karena ada beberapa posisi yang kosong. Sehingga perlu dilakukan perubahan agar pos-pos penting dapat diisi.

Sumarsono atau akrab disapa Soni ini mengatakan, RAPBD Perubahan 2017 menjadi hak penuh dari pemerintahan Djarot. Sebab masa penyusunan anggaran perubahan tersebut dilakukan di masa pemerintahan Djarot yang masih menjabat hingga 15 Oktober mendatang.

Sumarsono soal kemacetan parah di Pancoran: Mohon sabar sebentar. Menanggapi keluhan dari masyarakat Pemprov DKI juga sudah mengatur alternatif agar mengurai kemacetan tersebut.

Sumarsono lantik pengurus Dewan Kemakmuran Masjid KH Hasyim Asy'ari. Sumarsono juga menjelaskan Masjid Raya KH. Hasyim asy'ari Jakarta akan segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Agar lebih disiplin, Sumarsono ajak anak buah ikut bela negara. Dengan mengikuti program bela negara, Sumarsono menilai mampu melatih kedisiplinan anak buahnya.

Ia menambahkan pengamanan yang disiapkan menjelang Pilkada nanti sudah maksimal. "Setiap TPS nanti akan kita beri pengamanan dari Polri dan TNI jadi warga tidak perlu takut dengan adanya ancaman dari pihak luar," tambahnya.

Dia mengatakan, saat ini, dalam situasi darurat banjir, Pemprov DKI masih menggunakan pompa penyedot air. Namun langkah itu dilakukan hanya sementara karena pada 2018 nanti diharapkan normalisasi kali sudah dapat mengatasi banjir.

Sumarsono menegaskan agar tak ada warga dari luar Jakarta yang datang ke Ibu Kota dengan alasan untuk mengamankan Pilgub DKI.