Suap Hakim PTUN Medan

Dua pejabat yang diperiksa yaitu Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga dan Kadispora Sumut Baharuddin Siagian.

Selain 2 saksi ahli, OC Kaligis juga membawa bukti surat guna membuktikan penangkapan terhadapnya melanggar prosedur.

Kuasa hukum OC Kaligis mempertanyakan pelimpahan berkas kliennya ke pengadilan dilakukan lebih dulu dari tersangka lain.

Dia juga heran sikap Gatot yang seolah enggan ditanya apapun padahal dia kuasa hukumnya.

Kaligis menjalani sidang terkait kasus dugaan suap hakim PTUN Medan, Kamis lusa.

Sejak ditahan KPK, OC berulang kali mengeluh sakit.

Anak OC Kaligis sebut KPK tak izinkan ayahnya berobat ke RSPAD Gatot Subroto.

KPK beralasan biro hukum yang terbatas membuat pihaknya kadang tak bisa hadir karena terbentur dengan praperadilan lain.

KPK tak mau berandai-andai menyikapi permintaan yang belum pernah terjadi selama surat belum diterima.

Dokumen tersebut ditemukan di tiga kantor Dinas Pemprov Sumut, dan Kantor DPRD Provinsi Sumut.

Surat itu dilayangkan guna memeriksa OC Kaligis sebagai saksi terkait laporan dugaan penculikan dan penyalahgunaan KPK.

Kericuhan reda setelah aparat kepolisian yang tiba di lokasi berhasil menenangkan situasi.

tiga instansi yang didatangi penyidik KPK yaitu Dinas Pendidikan Sumut, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU Bina Marga.

Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK menyusul status Gatot, sebagai tersangka suap hakim PTUN Medan.

Pendopo Gubernur yang bertempat di Jalan Sudirman serta Kantor Gubernur di Jalan Diponegoro juga turut digeledah.

Penggeledahan berlangsung di Medan sejak pukul 11.00 WIB.

Hingga pukul 12.05 WIB, penyidik KPK masih berada di ruangan Kepala BKD bersama sejumlah pejabat Pemprov Sumut.

Berkas perkara OC Kaligis lebih dulu lengkap ketimbang tersangka yang lain dan siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti terkait kasus suap hakim PTUN Medan.

OC Kaligis meminta agar diberikan waktu berobat selama 3-4 hari.