Tata Kelola Lingkungan

BPBD Kaltim Susun Regulasi Karhutla, Perkuat Tata Kelola Lingkungan Berbasis Perda Baru

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur sedang menyusun Regulasi Karhutla Kaltim dalam bentuk Rapergub untuk memperkuat tata kelola lingkungan, menindaklanjuti Perda Nomor 9 Tahun 2024.

Penanganan Krisis Sampah Kunci Utama Wujudkan Keadilan Iklim di Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa **penanganan krisis sampah** secara komprehensif adalah langkah krusial untuk mencapai keadilan iklim di Indonesia. Simak dampak serius sampah terhadap pemanasan global dan upaya pemerintah dalam mengatasinya.

Kemenperin Perkuat Regulasi Lingkungan Kawasan Industri, Dorong Investasi Berkelanjutan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis regulasi baru terkait tata kelola lingkungan kawasan industri, bertujuan mengoptimalkan peran pengelola dan mendukung iklim investasi yang kondusif serta berkelanjutan.

DPRD Jabar Pastikan Raperda Lingkungan Selaras dengan Kondisi Daerah

DPRD Jawa Barat melalui Bapemperda memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lingkungan yang digodok akan selaras dengan kebutuhan dan kondisi daerah, termasuk di Kabupaten Bandung Barat.

Dinas ESDM Kaltim Fasilitasi Aspirasi Mahasiswa Terkait Dampak Pertambangan Kaltim ke Pusat

Dinas ESDM Kaltim memfasilitasi Forum Mahasiswa Peduli Lingkungan menyuarakan keresahan dampak pertambangan Kaltim, terutama lubang bekas tambang dan deforestasi, agar didengar pemerintah pusat.

Pengamat ULM: Kebijakan Populis Mendesak untuk Penanganan Banjir Kalsel

Dr. Taufik Arbain dari ULM menilai penanganan banjir Kalsel memerlukan kebijakan populis yang melengkapi pendekatan teknokratis, demi respons cepat dan empati pemerintah kepada warga terdampak.

Banjir NTB: Refleksi Tata Kelola Lingkungan dan Kesiapsiagaan Bencana

Banjir NTB pada pertengahan Januari 2026 menyoroti kerentanan wilayah akibat kombinasi cuaca ekstrem dan degradasi lingkungan. Artikel ini mengupas akar masalah serta urgensi kebijakan berkelanjutan untuk mengatasi Banjir NTB.

Jusuf Kalla Dorong Pemanfaatan Kayu Banjir untuk Penanganan Cepat Dampak Bencana

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menekankan pentingnya penanganan cepat dan pemanfaatan kayu banjir yang menumpuk di sungai sebagai solusi mitigasi dampak bencana yang efektif.

WALHI Aceh Desak Pemulihan Alam Pascabencana, Soroti Kerusakan Ekologis Akibat Kebijakan Abai

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh mendesak pemerintah segera melakukan restorasi ekologis dan pemulihan alam pascabencana banjir serta longsor yang melanda Aceh, menegaskan bahwa ini adalah bencana ekologis akibat kebijakan abai.

COP30: Indonesia Perkuat Tata Kelola dan Integritas Kredit Alam, Jamin Manfaat untuk Masyarakat

Di COP30, Indonesia menegaskan komitmen perkuat tata kelola dan integritas Kredit Alam Indonesia, memastikan transparansi serta manfaat langsung bagi masyarakat dan keanekaragaman hayati.

Bukan Sekadar Slogan, Gubernur Bali Didesak Atasi Ego Sektoral Demi Penanganan Banjir Tuntas

Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Ari Dwipayana, menekankan pentingnya peran Gubernur Bali dalam mengatasi ego sektoral antar daerah untuk penanganan banjir. Mampukah konsep 'One Island, One Management' terwujud?