TGUPP

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI diisi oleh tim sukses dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dia menilai ketakutan itu berakibat pada komunikasi antara SKPD dan DPRD DKI. Sehingga dapat menghambat pelaksanaan program dari gubernur.

Selain itu, ada pula anggota dewan yang mempertanyakan kinerja TGUPP DKI selama ini. Sebab anggota Fraksi Gerindra, Syarifudin menilai, anggaran itu terlalu besar bila dibandingkan dengan anggaran lainnya.

Untuk mengetahui lebih jelas, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP diketahui dengan rinci tugas dan wewenang dari TGUPP.

Sekda DKI Sebut Anies Tanda Tangani KUA-PPAS Setujui Anggaran TGUPP Naik. Menurut Sekda DKI Jakarta, Saefullah, dokumen KUA-PPAS juga ditandatangani Anies. Namun menurutnya tak semua anggaran bisa diketahui secara detail karena jumlah program di dokumen KUA-PPAS mencapai ribuan program.

Gerindra DKI Tak Setuju Anggaran TGUPP dari Dana Operasional Gubernur. Dia menambahkan, anggaran ini masih bisa berubah karena saat ini masih KUA-PPAS. Dalam pembahasan selanjutnya bisa berubah tergantung hasil pembahasan dan urgensi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, mengatakan sempat ada satu PNS bernama Yurianto di TGUPP. Namun sudah dimutasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI.

Menjadi dilema, lanjutnya, karena DPRD tak bisa langsung melakukan pengawasan terhadap kinerja TGUPP. Inilah yang menjadi dilema. "Sudah anggaran besar, hasil enggak ada, kita enggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," ujarnya.

Dalam draf KUA-PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020 yang diterima wartawan, anggaran TGUPP tercatat Rp26,5 miliar, naik dari anggaran 2019 sebelumnya Rp18,9 miliar.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Anggara Wicitra mengatakan, lonjakan anggaran untuk TGUPP harus berbanding lurus dengan target pencapaian. Untuk diketahui, saat ini anggaran TGUPP berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Prabowo mengungkapkan, perlunya evaluasi terhadap kinerja dari TGUPP tersebut. Jangan sampai nantinya anggaran yang besar tidak berbanding lurus dengan kinerja tim yang dipimpin oleh Amin Subekti itu.

Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Suhaimi mengatakan, TGUPP merupakan otak dan hati dari Anies. Sehingga selama mereka bisa memberikan manfaat maka tidak masalah anggaran besar dikeluarkan.

Untuk pertanggungjawaban atas kinerja TGUPP, sambung Gembong, disampaikan Bappeda. Padahal dalam laporan Bappeda, kata dia, hanya melaporkan hal bersifat administrasi, seperti pembayaran gaji.

Soal operasional sehari-hari TGUPP, diakuinya tangan dewan tak sampai pada proses itu. Berbeda dengan SKPD di mana mereka memang memiliki agenda rutin melakukan rapat kerja.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Rikrik Rizkiyana memang sudah tidak menjabat sebagai Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Bidang Harmonisasi Regulasi sejak Desember 2018.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merombak susunan hingga jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Perombakan itu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP. Anies enggan menyebut hal tersebut sebagai perombakan.

NasDem Kritik Usulan Anggaran TGUPP Rp 20 Miliar. Anggota DPRD DKI Bestari Barus menyampaikan keberatan. Menurutnya anggaran TGUPP seharusnya menggunakan dana operasional Gubernur. Apalagi, lanjutnya, kinerja dan capaian TGUPP tak berbanding lurus.

Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir, Marco Kusumawijaya mengatakan belum dapat memastikan rencana secara jelas pemanfaatan empat pulau reklamasi di pesisir Utara Jakarta. Dia menyebut untuk detail tersebut akan diatur melalui Perda tentang tata ruang dan zonasi.

Sehingga Hanief dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas di Jakpro. Apalagi, Jakpro memiliki tanggung jawab yang besar, salah satunya menyelesaikan pembangunan Light Rail Transit (LRT).

Tim itu terdiri dari lima orang. Selain Marco, ada nama Sudirman Saad, Muslim Muin, Khalid Muhamad, dan Irfan Pulungan. Penunjukkan Marco ternyata sudah sejak 7 Juni lalu.