TGUPP

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga kini belum mengumumkan seluruh Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dari Lima bidang yang direncanakan, baru tiga bidang yang diumumkan dan diketahui publik.

Dia mengaku terkesan dengan kepemimpinan Amin di beberapa tempat. Sandiaga menilai Amin memiliki pemikiran yang sangat komprehensif. "Dan troubleshooting-nya hebat," tutupnya.

Mantan Direktur PLN Amin Subekti dipilih Anies-Sandiaga jadi Ketua TGUPP. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan alasan penunjukan Amin sebagai ketua TGUPP. Menurut dia, Amin sangat berkompeten karena pengalamannya di bidang pemerintah.

Saat dikonfirmasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, nama-nama tersebut sedang difinalisasi. Namun apakah akan dilantik hari ini atau tidak, dia tidak menjawabnya.

"Tim ini tugasnya soal regulasi-regulasi. Misalnya kita mau membuat regulasi tentang Perda Perpasaran, terus ini bagaimana hubungannya dengan perda-perda yang lain, bertabrakan apa enggak, kemudian aturan nasional gimana. Di luar negeri aja ada menteri urusan regulasi ya," jelas Saefullah.

Gaji ketua TGUPP bidang korupsi Rp 41 juta, Anies sebut masih kalah sama camat. Ketua bidang di TGUPP akan mendapatkan gaji sebesar Rp 41 juta. Sedangkan untuk anggota digaji berdasarkan grade atau peringkat.

Ke depannya untuk empat tim gubernur ini diharapkan dapat lebih transparan. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan tidak menaruh curiga kalau ini sebagai penampung tim sukses Anies waktu kampanye.

Dengan terus berkoordinasi maka tidak akan ada tumpang tindih antara inspektorat dengan komite PK. Walau pekerjaan sama-sama melakukan pengawasan dan pencegahan.

Menengok ruang kerja TGUPP Anies-Sandiaga. Ruangan itu berada di lantai 16 Blok G Balai Kota DKI Jakarta.

"Jangan berdebat soal gajinya. Kalau memang orangnya ahli di bidangnya, memang ada standart nilai, saya kira kemampuan, keahlian ada standart nilainya," jelas Taufik.

Konsep TGUPP ala Anies-Sandi agak berbeda dengan yang pernah ada zaman gubernur Jokowi dan Ahok. Zaman Jokowi dan Ahok, TGUPP hanya wadah untuk sejumlah pejabat yang dianggap tak produktif. Namun di zaman Anies-Sandi, TGUPP justru dibuat untuk membantu kerja gubernur dan wakil gubernur.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, perubahan paradigma adanya TGUPP terjadi pada masa kepemimpinan mantan Menteri Pendidikan itu. Karena ada beberapa anggota TGUPP yang merupakan tim sukses pada Pilkada DKI 2017 silam.

Politisi Gerindra ini mengklaim, TGUPP telah diisi oleh orang-orang profesional dan sesuai dengan keahliannya. Karena orang-orang yang dipilih telah dilihat rekam jejak kerjanya.

Jika sebelumnya mencapai Rp 28,9 miliar, dalam proses evaluasi kemudian menjadi Rp 19 miliar lebih. "Begitu dievaluasi langsung turun. Alasannya karena pergub nya baru. Saya kira itu argumentasi tidak mendasar, pasti ini salah satu upaya agar tidak ada sorotan dari masyarakat," kata Ketua Komisi C DPRD DKI, Santoso.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menunjuk nama-nama yang mengisi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Untuk setiap anggota TGUPP akan mendapatkan gaji dan fasilitas.

TGUPP itu terdiri dari lima bidang. Yakni bidang pencegahan korupsi, ada bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan lapangan kerja, bidang harmonisasi regulasi, serta bidang percepatan pembangunan.