Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengumpulkan Rp10,9 miliar dari lelang barang rampasan periode Maret 2026, menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemulihan aset negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan: PT SMS, perusahaan yang terlibat kasus suap di Rejang Lebong, ternyata pernah tersandung kasus korupsi lain. Simak detailnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari berulang kali menerima uang imbalan proyek, membuka potensi pengembangan kasus korupsi lebih lanjut di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita uang tunai Rp756,8 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari, mengungkap dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yang menarik perhatian publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka korupsi proyek, diduga mematok imbalan hingga 15 persen dari nilai proyek di Dinas PUPRPKP, memicu pertanyaan besar tentang integritas pejabat daer

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari meminta imbalan proyek sekitar 10-15 persen untuk membagikan uang tunjangan hari raya (THR) kepada warganya, memicu penyelidikan serius atas dugaan Bupati Rejang Lebong

KPK resmi menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan empat lainnya sebagai tersangka kasus korupsi. Penangkapan terjadi setelah OTT dugaan suap proyek Pemkab Rejang Lebong.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek.

Tim Penyidik KPK Geledah Pemkab Pekalongan, menyegel sejumlah ruangan strategis seperti ruang bupati dan sekda, dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil suami dan anak Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq terkait dugaan aliran dana korupsi dan pengelolaan PT Raja Nusantara Berjaya.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang berhasil menerima pengembalian uang korupsi DPRD Kepahiang sebesar Rp5,14 miliar dari kasus korupsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2021 hingga 2023, sebagai upaya pemulihan kerugian negara.

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tengah mengusut dugaan korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Pemkot Tanjungpinang senilai Rp600 juta. Penyelidikan Korupsi BBM Disperkim Tanjungpinang ini melibatka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyatakan berkas perkara Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko lengkap (P21) terkait dugaan suap jabatan, proyek, dan gratifikasi, membuka jalan menuju persidangan.

Kejaksaan Negeri Belawan berhasil menerima uang pengganti Rp220 juta terkait kasus korupsi dana BOS SMA Negeri 16 Medan tahun anggaran 2022-2023, menandai langkah penting dalam penegakan hukum. Simak detail penanganan perkara ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, beserta suami dan anak-anaknya yang diduga menerima aliran dana hingga Rp19 miliar dari proyek pengadaan di Pemkab Pekalongan. Skandal ini mencoreng integritas p

Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sukses melelang aset terkait kasus BLBI Bank Harapan Sentosa (BHS) dari terpidana Eko Edi Putranto, menandai upaya pemulihan kerugian negara. Simak detail lelang aset BLBI ini.

Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro resmi menahan IKM, tersangka dugaan korupsi pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Siau Timur. Kasus **korupsi RKB SMAN 1 Siau Timur** ini merugikan negara ratusan juta rupiah dan menjadi bukti komitmen Kejari dalam me

Bupati Kepulauan Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, memenuhi panggilan Kejati Sulut untuk pemeriksaan terkait dugaan korupsi dana stimulan perbaikan rumah rusak akibat letusan Gunung Ruang, memicu pertanyaan tentang akuntabilitas dana bencana.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen mendakwa seorang bendahara DPMG-PKB atas dugaan korupsi dana BOKB senilai Rp1,1 miliar, memicu sorotan terhadap pengelolaan anggaran daerah.