Tindak Pidana Korupsi

Seorang pengusaha di Gili Trawangan menghadapi tuntutan jaksa untuk membayar kerugian negara Rp1,4 miliar terkait kasus Korupsi Lahan Gili Trawangan. Simak detail tuntutan dan para terdakwa lainnya yang terlibat dalam kasus ini.

Kejari Sigi geledah Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sigi untuk mencari bukti dugaan korupsi proyek pembangunan serta pengadaan peralatan olahan pakan tahun anggaran 2023-2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pengusaha rokok Muhammad Suryo tidak memenuhi panggilan sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Ditjen Bea dan Cukai, dan mendesaknya untuk kooperatif.

Kejaksaan Negeri Sigi menyita berbagai barang bukti terkait dugaan korupsi proyek pakan di Disnakeswan, menandai babak baru penyelidikan kasus Kejari Sigi Korupsi Disnakeswan.

Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi PDAM Tirta Pengabuan yang merugikan negara hingga Rp5 miliar, mengungkap penyalahgunaan dana subsidi yang merugikan negara.

Anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkap fakta mengejutkan di persidangan. Nama Riza Chalid jadi jaminan akuisisi BBM atas permintaan bank, membuka tabir baru kasus korupsi tata kelola minyak.

Kejaksaan Negeri Pidie resmi menetapkan Sayuti, mantan Keuchik Gampong Kambuek Payapi Kunyet, sebagai DPO Korupsi Dana Desa setelah mangkir dari panggilan penyidik. Kasus ini merugikan negara Rp292,89 juta dan tersangka diduga melarikan diri ke Malaysia.

Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Pj Keuchik Gampong Seurapong, Aceh Besar, 22 bulan penjara atas dugaan korupsi dana desa pulau terluar, menimbulkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

Dua pejabat Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Aceh Barat Daya didakwa atas kasus korupsi DKP Abdya terkait pengelolaan pabrik es yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp715,2 juta.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan delapan mantan pejabat bank sebagai tersangka dalam kasus Korupsi KUR Bank BUMN yang merugikan negara. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana modus operandi mereka?

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan RVL, mantan Kepala KSOP Belawan, sebagai tersangka baru kasus Korupsi PNBP Pelabuhan Belawan yang diduga merugikan negara miliaran rupiah.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menggeledah Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim pada Senin (16/3), mengusut dugaan korupsi tambang Kaltim terkait aktivitas CV AJI. Pembaca akan mengetahui detail penggeledahan dan ba

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp610 juta yang diduga merupakan hasil pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terhadap satuan kerja (satker) demi tunjangan hari raya (THR) pribadi dan pihak eksternal, menambah daftar panjang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati dan Sekda Cilacap sebagai tersangka kasus pemerasan terkait pengumpulan Tunjangan Hari Raya (THR). Simak detail modus operandi dan fakta-fakta terbaru dari kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di bulan Ramadhan 1447 H, kali ini menyasar Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Penangkapan Bupati Cilacap ini menambah daftar panjang pejabat daerah yang terjerat kasus.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat resmi melimpahkan dua tersangka kasus Korupsi Dana Hibah SMA Mujahidin ke Kejaksaan Negeri Pontianak, menyusul kerugian negara sekitar Rp5 miliar, dan proses hukum kini memasuki tahap penuntutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menyasar Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan penerimaan dari proyek-proyek di wilayah tersebut, menjadi OTT kesembilan di tahun 2026.

Mantan Kepala Desa Tamainusi, Ahlis Umar, resmi jadi tersangka korupsi CSR dan kompensasi tambang oleh Kejati Sulteng. Dugaan kerugian negara capai Rp9,6 miliar, memicu pertanyaan besar.

Terdakwa Ahmad Zainuri dalam kasus korupsi pengadaan mukena dan sarung di Lombok Barat menyerahkan uang pengganti Rp608 juta ke JPU, Jumat (13/3), sebagai bentuk kooperatif dalam persidangan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo resmi menahan Kepala Desa Jenangan, berinisial TA, terkait dugaan korupsi tambang ilegal di lahan aset desa. Penahanan Kades Jenangan ini dilakukan setelah ditemukan dua alat bukti yang cukup, menimbulkan kerugian negara