Tindak Pidana Korupsi
-
Politik •Wali Kota Cimahi Tegaskan Pentingnya Integritas ASN Cimahi Pasca-Dugaan Korupsi DisnakerWali Kota Cimahi Ngatiyana meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga Integritas ASN Cimahi dan bekerja sesuai aturan menyusul penyidikan dugaan korupsi di Dinas Tenaga Kerja, agar kasus serupa tidak terulang.
-
News •KPK Ungkap 25 Persen Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Soroti Kerentanan Sektor IniKPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.
-
News •Kejati Banten Geledah PT ABM Usut Dugaan Korupsi Banten Berkurban 2023Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penggeledahan di kantor PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) terkait dugaan korupsi Banten Berkurban 2023, menyita dokumen penting dan unit komputer untuk penyelidikan lebih lanjut.
-
News •JPU Tuntut 6 Tahun Penjara untuk Terdakwa Korupsi BOKB Bireuen, Negara Rugi Rp1,1 MiliarJaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus korupsi Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Bireuen dengan hukuman enam tahun penjara. Kasus korupsi BOKB Bireuen ini merugikan negara hingga Rp1,1 miliar.
-
News •Kejari Situbondo Tunggu Audit Kerugian Negara, Tersangka Korupsi DPUPP Segera DitetapkanKejaksaan Negeri Situbondo terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPUPP. Penetapan tersangka korupsi DPUPP Situbondo kini menanti hasil audit kerugian negara.
-
News •Kejaksaan Agung Perkuat Operasional Jampidsus melalui Penyerahan Aset Rampasan NegaraBadan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung menyerahkan aset rampasan negara kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menunjang operasional, menegaskan komitmen pemulihan aset dan penegakan hukum.
-
News •KPK Proaktif Perkuat Pencegahan Korupsi di Pamekasan dan MaduraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara proaktif melakukan upaya pencegahan korupsi di Jawa Timur, termasuk Pamekasan, dengan memberikan pembinaan langsung kepada pejabat daerah untuk memastikan tata kelola anggaran yang bersih dan bebas korupsi.
-
News •Mantan Pejabat BPN Dituntut 1,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Tanah PecatuSeorang mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat dituntut 1,5 tahun penjara atas dugaan korupsi penjualan tanah pecatu, memicu pertanyaan tentang integritas lembaga. Kasus korupsi tanah pecatu ini melibatkan rekayasa gugatan perdata.
-
News •KPK Tangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu, Diduga Targetkan Rp5 Miliar dari OPDKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT), terungkap target pemerasan Rp5 miliar dari kepala OPD yang terealisasi Rp2,7 miliar.
-
News •KPK Sita Sepatu Louis Vuitton Mewah dalam OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu WibowoKPK sita sepatu Louis Vuitton senilai ratusan juta rupiah saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, terkait dugaan korupsi pemerasan pejabat daerah.
-
News •Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Hasil Penyelamatan Uang Negara Rp11,4 TriliunPresiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban dan penyelamatan uang negara senilai Rp11,4 triliun di Kejaksaan Agung, menambah total penyelamatan menjadi Rp31,3 triliun selama 1,5 tahun pemerintahannya.
-
News •Kejati Maluku Limpahkan Tersangka Korupsi ASN Kejari SBT, Kerugian Negara Capai Ratusan JutaKejaksaan Tinggi Maluku melimpahkan tersangka kasus korupsi ASN Kejari SBT berinisial SN ke penuntutan, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dengan kerugian negara mencapai Rp798 juta.
-
News •Kejari Sumedang Tetapkan Mantan Kadishub Tersangka Korupsi Rp1 MiliarKejaksaan Negeri Sumedang menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) AM sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan pemerasan dengan total aliran dana Rp1 miliar.
-
News •Skandal Kios Ilegal Pasar Panorama Rugikan Negara Rp12 Miliar, Dua Terdakwa Dituntut BeratKasus korupsi penjualan kios ilegal di Pasar Panorama Bengkulu yang merugikan negara hingga Rp12 miliar, membuat dua terdakwa menghadapi tuntutan hukuman berat.
-
News •Pengadilan Tipikor Jatuhkan Vonis 10 Tahun Penjara untuk Terdakwa Korupsi Pajak Aceh BaratLima mantan pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat divonis total 10 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor dalam kasus korupsi pajak daerah, mengungkap kerugian negara miliaran rupiah.
-
News •KPK Dalami Proses Pengadaan di Kabupaten Bekasi Terkait Kasus Korupsi Ade KunangKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.
-
News •Satgas PKH Serahkan Rp11,4 Triliun ke Kas Negara, Bukti Penegakan Hukum KuatSatuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyerahkan dana sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara, menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum dan penyelamatan aset negara, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.
-
News •Bupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko Didakwa Korupsi Suap dan GratifikasiBupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko menghadapi dakwaan serius atas dugaan korupsi suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kasus Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Didakwa Korupsi ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan atas dugaan pe
-
News •Kejagung Ungkap Modus Pengondisian Tender dalam Kasus Korupsi Petral 2008-2015Kejaksaan Agung berhasil mengungkap modus pengondisian tender dalam kasus dugaan korupsi Petral periode 2008-2015. Penasaran bagaimana informasi rahasia dibocorkan dan siapa saja yang terlibat?
-
News •Kejati DKI Jakarta Geledah Ruang Dirjen Kementerian Pekerjaan Umum, Usut Dugaan Korupsi Proyek PendopoKejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Direktur Jenderal Cipta Karya, terkait dugaan korupsi proyek pendopo.
