Tjahjo Kumolo

Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo meminta, seluruh pimpinan kementerian dan lembaga serta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selalu mengikuti arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan juru bicara resmi pemerintah, terkait virus corona atau COVID-19.

Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi seluruh pegawai Bank Indonesia. Langkah ini diambil dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona melalui interaksi antar manusia.

Kementerian PANRB mengumumkan secara resmi bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dapat bekerja dari rumah (work from home/WFH) hingga 31 Maret 2020. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 19 tahun 2020 yang dikeluarkan pada Senin (16/3).

Pemerintah memutuskan PNS dapat bekerja di rumah selama beredar virus corona. Dalam ketentuannya, ASN bisa bekerja dari rumah hingga Selasa, 31 Maret 2020. Pejabat pembina kepegawaian juga harus memastikan bahwa terdapat minimal dua level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor.

"Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ASN dibolehkan bekerja dari rumah. Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian diharapkan menetapkan mekanisme kerja yang akuntabel yang memungkinkan pegawai bekerja dari rumah," kata Tjahjo.

Selain itu, menteri Tjahjo juga menyebutkan beberapa isu di media sosial yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi penyebab virus corona masuk ke Indonesia.

Dia menilai, perwakilan dari asosiasi seperti Apindo dan Kadin yang hadir tidak ada yang keberatan saat rapat revisi jadwal libur nasional dan cuti kemarin.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengadakan Penandatanganan Komitmen Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun 2020 dengan 48 Kepala Daerah. Mal pelayanan publik dinilai sebagai langkah strategis dalam perbaikan dan pelayanan publik.

Dalam pertemuan tersebut, Tjahjo mengajak para eselon I di Kemenpan RB.

Peserta lolos seleksi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I pada 2019 lalu hingga kini belum memiliki kejelasan nasib. Ini lantaran pemerintah belum menerbitkan surat pengangkatan yang akan mengesahkan status mereka sebagai PNS kontrak.

Pemerintah sebenarnya masih sangat membutuhkan tenaga tambahan. Sebagai perbandingan, jumlah formasi pada perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 yang tersedia 150.000 tempat pun belum mampu menjawab kebutuhan tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah sedang mengkaji untuk menyetarakan pemberian uang tunjangan di seluruh daerah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satunya tunjangan dinas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menyebut keberadaan tenaga honorer di pemerintah pusat akan dihapus pada 2023. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nonor 49 Tahun 2019, di mana tenaga honorer diberi masa transisi selama 5 tahun terhitung sejak 2018.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menargetkan proses reformasi birokrasi dalam konteks pemangkasan eselon di kementerian/lembaga dapat selesai pertengahan 2020. Namun begitu, dia mengungkapkan, ada beberapa kendala yang harus dihadapi.

Kemudian dia juga menjelaskan pemeriksaan tersebut akan dilakukan selama dua minggu. Dan setelah itu akan dilakukan evaluasi kembali.

Menteri Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, menyatakan seluruh atau sekitar 1,8 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan pusat akan dipindahkan ke ibu kota baru. Pemindahan dilakukan sekitar 3-4 tahun lagi, jika semua sudah siap.

Menpan RB, Tjahjo Kumolo menilai pentingnya arsip dalam menjaga sejarah bangsa hingga aset negara.

Pemerintah, kata Angkie, ingin membalas jasa para abdi negara saat mereka tidak lagi bertugas. Hal ini juga menjadi bagian agar para PNS tetap sejahtera saat masuk masa pensiun .

Rencana pemulangan WNI eks ISIS pun menuai polemik. Beberapa pihak secara menolak rencana tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan banyak pegawai negeri sipil (PNS) gagal dalam seleksi eselon 1 dan 2 lantaran terpapar radikalisme.