Tjahjo Kumolo

Dia berpandangan, lebih baik pemerintah saat ini fokus kepada permasalahan-permasalahan yang ada di dalam negeri. Dibandingkan dengan membahas pro dan kontra pemulangan WNI eks ISIS.

Menteri Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, menyatakan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan pusat wajib mau dipindah tugas ke ibu kota baru nantinya. Bagi yang keberatan, lanjutnya, pemerintah persilakan PNS ajukan pengunduran diri.

"Tenaga honorer daerah itu jangan dijanjikan jadi pegawai negeri. Kan jadi beban pusat nantinya termasuk pensiunnya," ucap Tjahjo.

Uji kompetensi itu dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan yang cocok dengan tugas-tugas kementerian dan lembaga ketika mulai beraktivitas di ibu kota baru.

Tjahjo menyebut, saat ini Kemenpan RB sedang menyusun roadmap pemindahan PNS baik kementerian dan lembaga.

Dia mengungkapkan, bukan pekerjaan mudah untuk mereformasi birokrasi. Sebab ini menyangkut 4.286.918 ASN di seluruh Indonesia dan sekitar 70 persennya berada di Pemerintah Daerah (Pemda).

Saat ditegaskan, apakah jumlahnya sejauh ini menurun atau semakin bertambah, mantan Menteri Dalam Negeri era pemerintahan Jokowi jilid pertama ini mengaku, pihaknya belum melihat data awalnya.

Sejumlah gebrakan baru dilakukan para menteri. Gebrakan tersebut sesuai arahan yang disampaikan Jokowi saat pelantikan pada 23 Oktober 2019.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah sepakat menghapus tenaga honorer. Penghapusan ini diperlukan untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) berkeahlian.

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo menjelaskan, agar berhasil dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, diperlukan SDM berkeahlian. Karenanya, diperlukan restrukturisasi komposisi ASN agar didominasi jabatan fungsional teknis berkeahlian sebagaimana visi Indonesia Maju.

Dia menjelaskan, salah satu upaya Kementerian PAN-RB dalam proses penyederhanaan birokrasi adalah dengan mematangkan sistem penggajian dan pensiun yang baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo menyebut bahwa saat ini perampingan jabatan eselon telah dilaksanakan di 3 Kementerian.

Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo menjelaskan, penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan.

Penyebaran paham radikal yang semakin luas akhir-akhir ini, lanjut Ma'ruf, membuat Pemerintah meningkatkan komitmennya dalam menanggulangi radikal terorisme.

Adapun tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2019 akan digelar pada akhir Januari hingga Februari mendatang dengan melalui ujian berbasis komputer (Computer Assisted Test/CAT).

Terkait tata cara pemberian cuti PNS, bahwa bagi PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dapat diberikan cuti, karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga (RT).

Adapun cuti karena alasan penting, jelas Tjahjo, salah satunya lantaran terdampak bencana alam. Menurut dia, lamanya izin cuti maksimal satu bulan dan tergantung kebijakan pimpinan instansi dilihat dari keadaan bencananya.

Terkait dengan proses peralihan status, ia menegaskan tidak akan menyimpang dari Undang-Undang KPK Nomor 19 tahun 2019 dan Undang-Unsang ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB), Tjahjo Kumolo menjelaskan proses perampingan eselon III-V ke jabatan fungsional butuh waktu panjang. Sehingga, pemangkasan ini tidak bisa mundur dari target pemerintah di Juni 2020.

Saat ini, pihaknya sedang mencari formula yang pas dengan berdiskusi bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.