TPPU

Petugas membawa barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Parahyangan Golf II, Sentul, Bogor, ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Barang bukti tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penggeledahan dilakukan oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penyidikan tiga perkara, yakni dugaan korupsi blackout batu bara di PLN, pengelolaan PT Asabri periode 2020–2025, serta penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI pada 2020–2025. Sebelumnya, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan, uang tunai dalam mata uang asing dan rupiah dengan nilai sekitar Rp 476 miliar. Selain itu, turut diamankan dokumen, telepon genggam, dan sejumlah barang lain untuk kepentingan penyidikan. Hingga kini proses penyidikan masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka.

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.

AKP Deky Jonathan Sasiang, terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara peredaran narkoba.

AKP Malaungi dan Ais Setiawati tiba di Bareskrim pukul 16.30 WIB. Dengan tangan diborgol, AKP Malaungi tampak mengenakan kaos hitam.

Tim Penyidik Pidsus menemukan shadow company yang didirikan bersama Agung Winarno. Perusahaan itu diduga jadi tempat penampungan hasil kejahatan.

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Polri periksa anggota polisi berinisial YS yang diduga rangkap broker proyek di Pemkab Bekasi, membuka tabir praktik ilegal Polisi Rangkap Broker Proyek.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Mantan Sekretaris MA Nurhadi berharap majelis hakim memberikan putusan adil dalam kasus gratifikasi dan TPPU yang menjeratnya, bahkan sempat menantang jaksa mubahalah.

Eks Sekretaris MA Nurhadi menghadapi Sidang Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 7 tahun penjara atas dugaan gratifikasi dan TPPU senilai miliaran rupiah. Simak detailnya.

Kejari Jakbar setor Rp530 miliar rampasan judi online dari terpidana Oei Hengky Wiryo ke kas negara, menegaskan komitmen penegakan hukum dan pemulihan aset negara.

Mahkamah Agung menolak kasasi Nikita Mirzani, memastikan vonis enam tahun penjara atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap berlaku. Simak detail putusan ini yang mengakhiri upaya hukum sang pesohor.

Bareskrim Polri melakukan penyitaan aset kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di Jakarta Pusat. Langkah ini bagian dari penanganan kasus dugaan penipuan dan TPPU yang merugikan hingga Rp2,4 triliun.

Bareskrim Polri menahan tersangka MY, mantan Direktur PT DSI, terkait kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam skema Dana Syariah Indonesia yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Simak detail penahanan dan modus operandi kejahatan ini.

Kejaksaan Tinggi NTB terus mengembangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lahan MXGP Samota. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mengungkap aliran dana ilegal dalam proyek sirkuit ini.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat kenaikan signifikan dalam realisasi pembayaran ganti kerugian atau **restitusi LPSK** pada tahun 2025, mencapai Rp3,31 miliar, naik drastis dari tahun sebelumnya.

Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang untuk kasus dugaan pencucian uang dan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Nurhadi, mantan Sekretaris MA.

Bakteri bacillus sp pada pakaian bekas berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.

Kedua tersangka berinisial ZK beralamat di Kota Denpasar dan SB beralamat di Kabupaten Tabanan, Bali.

Gus Yahya memberikan tanggapan terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp100 miliar yang diduga mengalir ke rekening PBNU pada tahun 2022.