uji materi

MPP Joglosemar berpandangan Pancasila harus dibedakan dengan Pilar Kebangsaan lain.

"Ada presiden yang independen. Mungkin butuh 20 tahun untuk berpikir seperti itu," ujar Farhat.

Abbas mengatakan, langkah Farhat tidak melulu harus dilihat negatif.

Ahli waris mengaku kehilangan haknya untuk mengelola dan mengatur tanah-tanah keraton.

"Seandainya permohonan saudara dikabulkan, apakah saudara bisa membayangkan apa yang terjadi?" kata hakim Arief Hidayat.

Ketua MK Akil Mochtar menyatakan pemohon tidak terlalu dalam menguraikan kerugian yang diderita.

MK menyebut, pemohon terlalu banyak menggunakan dalil ilmu pengetahuan tetapi tidak begitu kuat soal konstitusionalitas

Anwar meminta pemohon untuk memperbaiki permohonan dengan lebih menajamkan pada kerugian konstitusional yang ditimbulkan

Hari ini Farhat mengajukan judicial review UU No. 23 Tahun 2003 ke MK.

PK lebih dari satu kali akan melahirkan dua kemungkinan. Meringankan terpidana malah memberatkan terpidana.

Menurut Ahmad Yani, pelanggaran juga terjadi pada syarat pemohon PK.

"Kepastian hukum dalam hukum acara haruslah berjalan secara linear dengan hukum materiil," kata Yusril.

Hal ini terkait dengan kasus penipuan yang Sri laporkan ke Polda Jawa Barat yang terhenti karena dikeluarkan SP3.

MK menyatakan, dasar pengujian yang digunakan para pemohon dalam mengajukan permohonan tidak relevan.

MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mereka menilai sejumlah wewenang DPR dalam memilih hakim agung telah melanggar hak konstitusional mereka.

Seharusnya MK tidak boleh mengeluarkan pendapat apapun terkait putusan yang telah dijatuhkan.

Ramdan mengaku tidak terima dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecatnya.

Sutan Sukarnotomo meminta MK menafsirkan frasa 'setia kepada Pancasila dan UUD 1945' sebagai syarat capres, dan caleg.

Pungki Harmoko sebelumnya menggugat UU 20/2001 karena hukuman untuk koruptor terlalu ringan.