uu kpk

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menerima uji materi terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diajukan oleh 18 mahasiswa.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima uji materi terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tsani mengundurkan diri lantaran dalam UU KPK yang baru, Nomor 19 tahun 2019 sudah tak ada lagi posisi penasihat lembaga antirasuah. Dalam UU baru tersebut, yang ada adalah dewan pengawas.

Zico menyebut ada dua sikap MK yang patut dipertanyakan. Pertama, adanya panitera menghubunginya dan menyampaikan jadwal sidang dimajukan. Informasi itu dianggap aneh karena seseorang yang disebut Zico panitera menghubunginya melalui Whatsapp pada minggu pagi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan, sudah ada tiga pegawai KPK yang mengajukan pengunduran diri.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai gugatan diajukan pimpinan KPK itu agak janggal. Sebab menurut dia, sesuai aturan tidak bisa pimpinan lembaga menggugat UU yang mengaturnya.

Dia tak mau berkomentar lebih banyak soal uji materi UU KPK di KPK. Politikus PDIP itu menegaskan, pemerintah menyerahkan hal tersebut kepada majelis hakim serta menunggu apapun keputusan MK.

Mahfud menyerahkan sepenuhnya kepada para hakim MK untuk memutus perkara itu nantinya. "Nanti biar hakim MK yang memutuskan. Menurut saya bagus, tidak ada halangan hukum dan halangan konstitusi," jelas Mahfud.

Menurut dia, gugatan materi ini lebih kepada menguji formilnya. Di mana menurut dia, dalam pembuatan UU tersebut banyak masalah.

"Jadi sebagai pribadi dan warga negara, mengajukan judicial review terhadap undang-undang KPK yang baru. UU Nomor 19 tahun 2019," kata Agus di Gedung MK.

Pimpinan KPK Ajukan Judicial Review UU No.19 Tahun 2019 ke MK. Tiga pimpinan KPK akan menjadi pemohon dalam judicial review atau uji materi atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang UU KPK yang dinilai akan melemahkan pemberantasan korupsi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo mengatakan peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN akan dilakukan secara bertahap. Tjahjo sudah menemui Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa untuk membahas rencana peralihan status.

Dalam UU yang baru tersebut terdapat Pasal 29 huruf e yang mensyaratkan pimpinan KPK berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun. Sedangkan usia Ghufron saat ini masih 45 tahun.

Menurut Jazilul, baiknya biarkan dulu UU KPK Hasil revisi berlaku. Sehingga bisa teruji apakah UU tersebut lebih baik dari sebelumnya.

"Justru Jokowi bernyali makanya dia tidak terbitkan Perppu," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum juga memutuskan untuk menerbitkan atau tidak Perppu KPK. Dorongan berbagai pihak khususnya aktivis antikorupsi kian kencang usai UU KPK baru disahkan pemerintah dan DPR.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, memastikan kinerja KPK tidak akan surut tetap semangat berantas dalam memberantas korupsi. "Tadi juga ditanyakan Pak Saut kok jadi kayak penakut? Enggak kita enggak takut, kita jalan ya." tegas Saut.

Usai Pertemuan Tertutup, Tiga Pejabat KPK Bicara Perppu KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan mantan anggota pansel KPK Betti Alisjahbana melakukan pertemuan untuk membahas Perppu KPK yang hingga kini belum diterbitkan.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyampaikan kekhawatiran pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai perubahan Undang-Undang KPK. Mereka berdiskusi dengan pimpinan dan sejumlah komisioner KPK di Gedung Merah Putih, Senin (4/11).

Dia mengingatkan, undang-undang dibuat sekuat apapun jika di tingkat penyelenggaraan negaranya bermasalah maka aturan tersebut tidak ada artinya.