uu kpk

Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menilai tidak ada jalan keluar lain bagi pihak yang tidak sepakat terhadap revisi UU KPK selain menempuh jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Meski belum mendapat arahan, pihaknya sudah bersiap diri untuk melaksanakan apa yang nantinya akan menjadi keputusan Presiden Jokowi. Seluruh materi yang dibutuhkan oleh Jokowi sudah dipersiapkan.

Menurut Fahri, secara konstitusional pranata penetapan Perppu adalah berdasar pada tahapan terjadinya keadaan genting. Keadaan yang genting tersebut, lanjut Fahri, memaksa presiden untuk mengambil tindakan secepatnya

Polemik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) masih terus bergulir. Presiden Joko Widodo terus didesak menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi menjelaskan alasan kegentingan memaksa agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koalisi partai politik pendukung pemerintah menolak jika Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Namun Jokowi disarankan melihat reaksi mahasiswa yang dikhawatirkan akan kembali turun ke jalan.

Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, kondisi saat ini sudah mendesak. Jokowi, kata dia, harus bersikap dengan cepat.

Srikandi Milenial Tolak Perppu KPK. MEreka menggelar aksi di depan Gedung DPR untuk menolak penerbitan Perppu KPK serta memberikan selamat kepada anggota DPR 2019-2024 yang baru saja menjabat.

Namun setelah disahkan, UU KPK hasil revisi itu kembali jadi polemik. Bahkan UU KPK yang baru itu tak kunjung diteken oleh Presiden Jokowi.