Yasonna H Laoly

Penyempurnaan RUU KUHP secara holistik telah mengakomodir masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dan tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya.

RUU KUHP sebelumnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (6/12).

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly menyerahkan RUU tersebut kepada Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dalam raker membahas RUU pengesahan perjanjian antara Pemerintah RI dengan Singapura terkait ekstradisi buronan.

Rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) segera disahkan pemerintah dan DPR. Namun, arus penolakan terhadap UU ini masih terjadi.

"Sudah, sudah diakomodasi," ujar Yasonna.

Keduanya, telah saling membahas kerjasama antara antara Singapura - Indonesia, khususnya terkait ranah tugas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta seluruh jajarannya untuk memperhatikan penyusunan target kinerja tahun anggaran 2023 dengan cermat. Terdapat lima poin yang disampaikan Yasonna terkait hal tersebut.

Yasonna menyebut, terdapat dua usulan dalam tambahan Rancangan Undang-Undang tersebut. Pertama, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly berkomitmen menghidupkan kekayaan intelektual (KI) sebagai kekayaan yang tak ada habisnya. Yasonna menilai, selama kreativitas dan daya cipta terus ada, maka dukungan pemajuan KI guna mewujudkan pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional akan terus dilakukan.

Yasonna menjelaskan, petugas imigrasi dan LO bertugas mengumpulkan paspor delegasi dan membawa paspor ke terminal VIP. Selanjutnya, petugas imigrasi yang berada di gedung VIP melakukan pemeriksaan keimigrasian untuk menyerahkan tanda izin masuk.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly memaparkan laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia selama lima tahun terakhir dalam Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia, di Markas PBB, Jenewa, Swiss, Rabu (9/11).

Bila warga diaspora yang pensiun dan menjadi warga Indonesia tidak bisa mendapatkan sosial security, maka dengan visa second home bisa menjadi solusi.

Menurut Yasonna, reformasi sistem hukum sudah banyak dilakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Semua itu dilakukan demi menciptakan hukum yang benar-benar berfungsi untuk melindungi dan menyejahterakan bangsa Indonesia.

Kemenkum HAM telah mengesahkan kepengurusan PPP di bawah komando Muhammad Mardiono. Dengan demikian, pemerintah mengakui bahwa Plt Ketum PPP adalah Mardiono. Bukan lagi Suharso Monoarfa.

MA telah membatalkan aturan tersebut. Sehingga para narapidana kasus korupsi berhak menerima remisi meski tidak berstatus justice collaborator.

Sebanyak 24 orang narapidana kasus korupsi keluar dari lembaga pemasyarakatan pada 6-7 September, baik karena memperoleh Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat maupun mendapat Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Berkas itu diserahkan langsung oleh Muhammad Mardiono dengan didampingi sejumlah elite pimpinan partai berlambang ka'bah tersebut.

Yasonna mengatakan, sudah waktunya Indonesia meninggalkan KUHP yang berlaku ketika masa Kolonial Belanda.

Yasonna juga mengingatkan agar seluruh jajarannya mengingat hal penting dalam menghadapi tahun politik pada tahun 2023 dan 2024.

"Pertama, memperkuat kemampuan internal. Kedua, meningkatkan sinergitas dengan kementerian/lembaga. Ketiga, membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya," kata Yasonna