Anggota DPR Desak Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bantuan Sosial

Penyaluran bansos yang terjadi di lapangan masih banyak catatan-catatan serius, terutama untuk Kemensos dan Kemendes. Padahal di sisi lain keterangan Kemenkeu menyebutkan sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk bantuan perlindungan sosial.

Dwi Aditya Putra
Oleh Dwi Aditya Putra - Reporter
Anggota DPR Desak Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bantuan Sosial
Pembagian BLT. ©2012 Merdeka.com

Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ace Hasan Syadzily mendesak pemerintah untuk terus memperbaiki data bagi calon penerima bantuan sosial. Sebab dengan data yang tak valid akan membuat uang negara terbuang percuma.

Dia menyampaikan, penyaluran bansos yang terjadi di lapangan masih banyak catatan-catatan serius, terutama untuk Kemensos dan Kemendes. Padahal di sisi lain keterangan Kemenkeu menyebutkan sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk bantuan perlindungan sosial.

"Namun kalau uang tersebut dikeluarkan untuk menunjukkan kehadiran negara tapi sasarannya tidak tepat, maka uang itu menjadi percuma," kata dia di Jakarta, Jumat (3/7).

Dia menyampaikan, di tengah pandemi Covid-19, negara sedang diuji mewujudkan cita-citanya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cerminan dari cita-cita keadilan sosial itu dilihat dari sejauh mana negara hadir di tengah masyarakat dan itu ditunjukan dengan kesiapan negara sendiri untuk bisa hadir dengan berbagai macam solusi-solusi yang tepat di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Oleh karena itu maka, sistem menjadi sangat penting bahkan wajib hukumnya sama dengan menciptakan keadilan itu sendiri," jelas Ace.

Untuk itu menurutnya diperlukan sistem yang baik untuk mengelola data kemiskinan. Dengan mengutip kaidah ushul fiqh, dia menegaskan pentingnya sistem pendataan itu demi terwujudnya keadilan.

"Jadi kalau negara wajib hadir di tengah masyarakat tapi kitanya sendiri salah dalam membuat sistem di dalam masyarakat itu sendiri, maka itu akan percuma. Oleh karena itu, penting keberadaan dari pendataan ini," terang Ace.

Temukan Bansos Tak Tepat Sasaran

Menurut Ace, Komisi VIII DPR RI masih banyak menemukan bansos yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran. Dia meminta kementerian yang mengelola data kemiskinan untuk saling bersinergi.

"Kami baru selesai kunjungan ke Bandung kemarin Pak, untuk memastikan betul enggak sih masih ditemukan adanya masalah. Ternyata diakui juga seperti yang disampaikan teman-teman," kata Ace.

Rekomendasi