BP Tapera

Para pekerja akan dipotong gaji untuk dialokasikan sebagai tabungan perumahan.

Dia berharap Tabungan Perumahan Rakyat tersebut akan dikelola dengan baik sehingga mendorong perekonomian bangsa.

Program Tapera sudah dibentuk sejak lima tahun yang lalu, namun dalam pelaksanaan awalnya diperuntukkan guna membentuk kredibilitas terlebih dahulu.

Aturan Tapera terbaru semakin menambah beban baru bagi pemberi kerja maupun pekerja

Pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang menjadi kewajibannya dan memungut simpanan peserta yang menjadi kewajiban pekerjanya yang menjadi peserta.

Bagi masyarakat yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan Tapera.

Adapun besaran simpanan peserta pekerja sebesar 0,5 persen yang ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung pekerja.

Nasabah dapat melanjutkan Akad KPR Sejahtera dengan uang muka hanya sebesar 1 persen.

Saat ini, BP Tapera tengah menyusun aturan skema yang nantinya akan berlaku.

BP Tapera Targetkan Bangun 220.000 Rumah pada 2023. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan untuk membangun sebanyak 220.000 unit rumah dengan nilai Rp25,18 triliun pada 2023.

Hirwandi mengatakan, dari jumlah target Bank BTN tersebut, KPR FLPP masih mendominasi sebanyak 176.000 unit atau sekitar 80 persen dari kuota FLPP pemerintah yang sebanyak 220.000 unit di tahun 2023.

Tapera Syariah adalah program khusus bagi peserta Tapera yang saat ini masih pada segmentasi pekerjaan PNS dengan masa kepesertaan minimal 12 bulan, dengan manfaat bagi peserta dapat difasilitasi program Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR).

Kerja sama Taspen dan BP Tapera diharapkan dapat membantu meningkatkan kemudahan para ASN aktif dalam mengambil kredit rumah dengan masa cicilan yang relatif panjang, bahkan hingga masa pensiun.

Eko mengatakan, target 309.000 rumah sebelumnya terdiri dari target 109.000 unit rumah yang berasal dari BP Tapera, sedangkan target 200.000 unit rumah lainnya berasal dari dana FLPP.

Arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan pemerintah sesuai RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Tujuannya, meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari angka 56,5 persen ke 70 persen.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR harus memiliki rumah layak huni.

Proses verifikasi ini di antaranya menyesuaikan data calon debitur dengan persyaratan penerima FLPP yang diatur peraturan perundangan yang berlaku. Jika sesuai, maka Bank akan melakukan pemrosesan untuk melihat kelengkapan berkas administrasif, kemampuan bayar, kesesuaian agunan dan lain sebagainya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Adi Setianto menargetkan, penyaluran dana subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Rp23 triliun pada 2022. Angka terebut setara pembiayaan untuk 200.000 unit rumah.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto menyampaikan, FLPP merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah telah mengucurkan dana FLPP sebesar Rp60,67 triliun lebih sejak 2010-2021.

"Kalau pembiayaan ke bank ada slip gaji, jadi informal jadi jauh dari akses pembiayaan bank untuk rumah pertama. Diharapkan mereka bisa peserta dengan menabung rutin 1 tahun.