Djoko Tjandra

Menurut Ferdy, ada kemungkinan Brigjen Prasetijo mengajukan banding atas vonis tersebut. Sebab itu, Polri masih menunggu putusan persidangan dengan kekuatan hukum tetap alias inckraht.

Terlebih, lanjut dia, Brigjen Prasetijo masih memiliki kesempatan untuk mencabut penerimaan vonis tersebut atau melakukan banding. Sebagaimana yang dijelaskan majelis hakim dalam sidang.

Dalam perkara ini, Brigjen Pol Prasetijo Utomo divonis 3,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima suap 100 ribu dolar AS dari Djoko Tjandra.

Vonis diberikan hakim lebih tinggi dari tuntutan JPU.

Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena telah menerima suap menerima suap dari terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan melangsungkan tiga sidang pembacaan vonis terhadap tiga orang terdakwa, Rabu (10/3).

Brigjen Prasetijo sebelumnya dituntut 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan, karena menerima suap 100 ribu dolar AS dari Djoko Tjandra. Sedangkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun dengan perintah tetap ditahan di rumah tahanan serta denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.

Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara. Djoko Tjandra dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan penghapusan namanya dari daftar red notice Polri.

Djoko Tjandra mengajukan permohonan "'ustice collaborator' pada 4 Februari 2021 kepada majelis hakim perihal untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus red notice dan pengurusan fatwa MA dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

"Saya berharap dituntut bebas, karena saya ini kan ditipu sama mereka, ditipu sama Pinangki, Andi Irfan Jaya, jadi seharusnya jaksa penuntut bebaskan saya," kata Djoko Tjandra, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kejaksaan menuntut hukuman 4 tahun penjara kepada Pinangki, yang kemudian diputus hakim menjadi 10 tahun.

Soesilo berharap penuntut umum berani menuntut bebas kliennya.

Selanjutnya, dia menyebut pernah ditelepon oleh Rahmat. Saat itu, ia membicarakan soal niatan pertemuan antara dirinya dengan Ma'ruf Amin.

Sebagai informasi, JPU meyakini Napoleon menerima suap dari Djoko Tjandra melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi. Suap yang diterimanya senilai SGD 200 ribu dan USD 370 ribu untuk membantu penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menurutnya, tudingan ia menurunkan citra Polri tak mendasar. Dia mengaku menjadi korban pergunjingan publik sejak Djoko Tjandra masuk ke Indonesia yakni pada 5 Juni 2020.

Kuasa Hukum terdakwa Pinangki Sirna Malasari, Kresna Hutauruk, menyatakan kliennya sudah mengajukan banding terhadap hukuman 10 tahun penjara yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pengurusan kasus Djoko Tjandra.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan hal memberatkan dan meringankan yang menjadi pertimbangan dalam tuntutannya.

Jaksa meyakini Napoleon telah menerima suap USD 370 ribu dan 200 ribu dolar Singapura dari Djoko Tjandra.

Berdasarkan dakwaan, mantan kepala divisi hubungan internasional Polri ini dinyatakan telah menerima uang sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar AS atau senilai Rp 6 miliar dari Djoko Tjandra, seorang terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali yang buron atau masuk dalam status DPO.