Kepastian Hukum

Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana masih menjadi perdebatan di Indonesia. Seorang pengamat hukum mengingatkan pentingnya regulasi komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Kanwil BPN Papua gencar perkuat tata kelola Pendaftaran Tanah Ulayat Jayapura melalui sosialisasi, demi kepastian hukum dan dorong ekonomi kerakyatan di Kabupaten Jayapura.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat gencar lakukan harmonisasi Ranperkada THR dan gaji ke-13 untuk ASN, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan pusat dan memberikan kepastian hukum.

Kemenkum Sulbar terus memperketat Pengawasan Notaris di Sulawesi Barat, memastikan integritas dan profesionalisme demi kualitas layanan hukum terbaik bagi masyarakat.

Kanwil Kemenkumham Sulut aktif mendorong legalitas UMKM Sulawesi Utara dengan mempermudah perizinan dan sosialisasi Perseroan Perorangan, demi kepastian hukum dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen penuh membela hak-hak warga dalam polemik Sengketa Lahan Zona Merah Jambi di Kenali Asam, menunggu surat resmi DJKN untuk langkah selanjutnya.

Anggota DPR RI Longki Djanggola menekankan pentingnya sosialisasi KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, agar masyarakat tidak salah paham dan memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah menyerahkan 130 sertifikat perdana program PTSL 2026 kepada masyarakat Desa Labuan, menandai dimulainya upaya mencapai target 9.000 bidang pada semester pertama tahun ini.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mendesak percepatan sertifikasi 1.545 bidang aset Pemkab Bandung demi kepastian hukum dan mencegah sengketa, sekaligus memenuhi penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Kemenkum DIY berhasil mengharmonisasi 532 produk hukum daerah sepanjang 2025, menegaskan komitmen menciptakan regulasi berkualitas yang selaras dan aplikatif bagi masyarakat.

Satgas Yuridis PTSL Barito Utara menekankan pentingnya validitas dokumen alas hak demi memastikan kualitas dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam program sertifikasi tanah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) memperkuat upaya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual melalui kerja sama strategis untuk mencegah pembajakan dan melindungi karya inovatif daerah.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia bukan lagi 'raksasa tidur' saat bertemu 12 investor global di Washington DC, menandai era baru pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Pentingnya merawat demokrasi menjadi kunci utama dalam membangun kepastian hukum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam menjamin kepastian hukum investasi di hadapan investor global, menuai apresiasi dan minat besar untuk berkolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap Reformasi Pasar Modal Indonesia, menekankan pentingnya kepastian hukum untuk menarik investasi global dan memperkuat kepercayaan investor.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menggenjot percepatan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia, menargetkan lebih dari 900.000 bidang demi mencegah potensi konflik hukum dan sosial yang dapat timbul dari aset keagamaan ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi Perda Pengakuan Hukum Adat guna melindungi hak masyarakat adat dan mencegah konflik agraria.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembatalan 14 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang zirkon, menata ulang perizinan untuk kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih baik.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Jakarta senilai Rp102 triliun, memberikan kepastian hukum dan mencetak rekor MURI.