Kepastian Hukum

KPKNL Batam gelar Forum Konsultasi Publik untuk tingkatkan Layanan Lelang, bahas keunikan lelang tanah di Batam, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Simak inovasinya!

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan BPN optimalkan program konsolidasi tanah untuk tata lahan lebih teratur, efisien, dan produktif. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Polres Donggala bersama Satgas PKA Sulawesi Tengah mengambil langkah sinergis untuk menyelesaikan konflik agraria LTT di Rio Pakava, melibatkan 254 hektare lahan warga yang tumpang tindih dengan HGU perusahaan. Bagaimana solusi damai ini akan terwujud?

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Banggai menargetkan redistribusi 502 bidang tanah pada 2025. Program Redistribusi Tanah Banggai ini bertujuan memberikan kepastian hak dan meminimalisir konflik agraria.

Komisi III DPR RI menyerap aspirasi di Sulawesi Selatan untuk RUU KUHAP baru. Cari tahu bagaimana revisi ini akan menjamin kepastian hukum dan hak warga negara di Indonesia.

Kanwil Kemenkum Kalsel intensif mengawal harmonisasi Raperda Pemakaman Banjar. Apa saja aspek krusial yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini dan mengapa penting bagi masyarakat?

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dan Kemenag genjot percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Langkah ini penting untuk kepastian hukum dan jaga aset umat.

Menteri ATR/BPN mengungkapkan 123,1 juta bidang tanah di Indonesia telah terdaftar. Simak bagaimana program Pendaftaran Tanah memberikan kepastian hukum dan akses keadilan agraria bagi masyarakat.

Pakar hukum pidana UGM Muhammad Fatahillah Akbar menyerukan Mahkamah Konstitusi memperjelas tafsir Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Langkah ini krusial untuk mencegah kriminalisasi sekaligus menjaga efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengapa penafsi

Menteri Transmigrasi (Mentrans) berjanji akan membantu 200 KK warga transmigran di Selaparang, Lombok Timur, mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM Transmigran) atas lahan mereka. Mengapa kepastian hukum ini sangat penting bagi mereka?

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar Nikah Massal bagi 85 pasangan, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak. Simak mengapa ini penting!

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tegaskan pentingnya dukungan Pemda dalam program Sertifikasi Tanah. Tanpa dokumen dari desa, sertifikat tak bisa terbit. Mengapa ini krusial?