Kepastian Hukum

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepastian hukum di Indonesia, mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan wewenang terhadap lawan politik, demi stabilitas negara dan pemerintahan yang bersih.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pengembalian hak transmigran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara, terutama dalam kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat.

Penerapan KUHP dan KUHAP baru menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kepastian hukum, mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional, serta mendorong ekonomi produktif.

DPRD Kalimantan Selatan menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan kepastian hukum hutan adat dengan melakukan studi komparasi ke Kalimantan Tengah, mempelajari skema hutan desa yang dinilai efektif. Langkah ini diharapkan dapat memberikan jaminan hukum bagi

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) resmi mengajukan Judicial Review UU Haji Umrah Nomor 14 Tahun 2025 ke Mahkamah Konstitusi, mempertanyakan aturan Umrah Mandiri yang dinilai diskriminatif dan tanpa kepastian hukum.

Kanwil Kemenkum Sulbar menekankan pentingnya tim perancang untuk kritis terhadap produk hukum, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan lebih tinggi dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) gencar perkuat Reformasi Hukum NTT melalui sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, dorong regulasi efektif dan kepastian hukum di daerah demi pelayanan prima.

Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan pentingnya forum koordinasi harmonisasi rancangan peraturan daerah (perda) untuk meningkatkan kualitas produk hukum di wilayah tersebut.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung selaraskan Harmonisasi Ranperda Investasi Bangka untuk ciptakan kepastian hukum dan dorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel mendampingi Pemkab Bangka Selatan dalam pembentukan Perda Kekayaan Intelektual untuk memperkuat regulasi dan mendorong inovasi ekonomi lokal, menciptakan kepastian hukum bagi potensi daerah.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan bahwa pencabutan izin perusahaan yang melanggar pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih, menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut 28 izin korpo

Polres Parigi Moutong menyatukan langkah aparat penegak hukum untuk memastikan kesamaan persepsi dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru, demi penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya Sinkronisasi Data Spasial Desa yang akurat untuk mengatasi sengketa lahan dan konflik batas desa di kawasan hutan, demi kepastian hukum dan kesejahteraan warga.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyoroti peran penting Danantara sebagai kunci utama pidato 'Prabowonomics' Presiden Prabowo Subianto di Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 Davos, Swiss, untuk menarik kerja sama investasi industri.

Polda Lampung tegaskan komitmennya mengawal penyelesaian sengketa lahan di Tulang Bawang, memastikan kepastian hukum, keamanan investasi, dan ketenteraman masyarakat. Pembaca akan mengetahui langkah konkret Polri dalam meredam konflik agraria.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memperkuat sinergi penegakan hukum bersama Kejaksaan Negeri setempat, memastikan implementasi KUHP dan KUHAP berjalan optimal dan berkeadilan di wilayahnya.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menegaskan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di daerahnya akan memberikan kepastian hukum bagi penambang sekaligus menekan praktik ilegal dan mendorong ekonomi lokal.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang timah.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai berlakunya KUHAP Baru krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Mahkamah Konstitusi didesak untuk memperjelas batasan hak amnesti abolisi Presiden, menyusul permohonan uji materi UU Darurat No. 11 Tahun 1954 yang dianggap berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.