Kepastian Hukum

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Harmonisasi Regulasi Pusat Daerah untuk stabilitas ekonomi. Kebijakan yang tidak selaras dapat menghambat investasi dan memicu kerugian ekonomi bagi masyarakat.

Menteri Transmigrasi menekankan pentingnya Kontrak Ulang Transmigran untuk memperjelas hak dan kewajiban, mencegah sengketa lahan, serta memastikan kepastian hukum bagi peserta program transmigrasi. Mengapa ini krusial?

Ketua Umum PEDPHI, Abdul Chair Ramadhan, menyatakan RUU KUHAP menjanjikan kepastian hukum dan keadilan, krusial untuk optimalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Guru Besar Unpad menegaskan Putusan MK terkait **polisi di jabatan sipil** berlaku serta merta sejak diucapkan, mewajibkan anggota Polri aktif untuk segera mengundurkan diri.

Pakar sistem informasi memuji langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperkuat Sistem Informasi Pertanahan, dinilai strategis mencegah sertifikat ganda dan wujudkan kepastian hukum agraria.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi utama kemajuan bangsa, sekaligus membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mewujudkan keadilan.

Direktur Jenderal AHU Kemenkumham Widodo menegaskan **Profesi Notaris** merupakan pilar penting pelayanan hukum di Indonesia, menjamin kepastian dan kepercayaan masyarakat. Simak peran krusial mereka dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah!

Kanwil Kemenkum Sulsel sukses mengharmonisasi 114 Rancangan Produk Hukum Daerah dari tiga kabupaten. Temukan bagaimana upaya ini memperkuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung baru saja melakukan harmonisasi empat Raperbup Belitung Timur, langkah krusial untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan se

Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi terus menggenjot percepatan sertifikasi lahan transmigrasi. Upaya ini penting untuk menuntaskan konflik agraria dan memberikan kepastian hukum bagi warga.

Kemenkumham Sulut tegaskan komitmen berikan kepastian hukum warga negara, terutama bagi keturunan Indonesia tanpa dokumen. Bagaimana sinergi antarinstansi menjamin hak dasar?

Upaya kolaboratif antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN berhasil mencapai sertifikasi tanah wakaf lebih dari 11 ribu bidang hingga 2025, memastikan kepastian hukum dan pengelolaan produktif aset wakaf bagi kemaslahatan umat.

Kementerian ATR/BPN menyerahkan 129 sertifikat di Padang, menegaskan Sertifikasi Tanah krusial untuk kepastian hukum dan mencegah konflik agraria yang merugikan masyarakat.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menegaskan Dokumen Tata Ruang adalah fondasi krusial bagi investasi. Tanpa kejelasan ini, investor enggan masuk. Apa alasannya?

Warga Penajam Paser Utara terdampak PSN kini memiliki kepastian hukum atas lahan mereka. Sebanyak 23 orang telah menerima sertifikat hak pakai dalam program Reforma Agraria Penajam Paser Utara, membuka jalan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) dukung arahan Wali Kota Bandung terkait Bandung Zoo yang masih tutup akibat konflik internal. Kapan kebun binatang ini akan dibuka kembali?

Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya mengelola lahan eks-HGU di Sulawesi Tengah secara adil, menyeimbangkan pembangunan dan hak masyarakat. Simak bagaimana program reforma agraria ini akan diterapkan!

BPN NTT gencar dorong penerapan sertifikat tanah elektronik untuk perlindungan hak masyarakat dan cegah sengketa. Temukan bagaimana inovasi ini menjamin kepastian hukum!

BPN Aceh Barat Daya menyerahkan 41 sertifikat PTSL dan mengimbau warga beralih ke **Sertifikat Tanah Elektronik** demi kepastian hukum serta menghindari masalah di masa depan. Simak selengkapnya!

Puluhan pasangan di Purwakarta akhirnya resmi tercatat negara setelah mengikuti Sidang Isbat Nikah Purwakarta 2025. Kini hak hukum mereka terlindungi, penasaran detailnya?