Kepastian Hukum

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus memperkuat pengamanan aset daerah, khususnya aset tanah, guna mendukung kelancaran pembangunan dan mencegah persoalan hukum di masa depan. Langkah ini menjadi prioritas mengingat minimnya kepemilikan aset daerah sejak.

DPRD Kota Singkawang mengambil langkah serius memperkuat pengawasan permainan ketangkasan, memastikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dari potensi dampak negatif.

Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat pemilik girik untuk tidak cemas. Proses pengurusan sertifikat tanah girik masih dapat dilakukan, memastikan kepastian hukum hak atas tanah.

Kemenkum menegaskan pembatalan merek Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) telah sesuai prosedur hukum, menjamin kepastian hukum di bidang merek.

Kantor ATR/BPN Kabupaten Serang menekankan pentingnya pengurusan Izin PTP Investor sebagai syarat dasar persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, hindari risiko pelanggaran tata ruang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, karena kurangnya alat bukti.

Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf di Jawa Timur untuk mencegah konflik agraria dan memberikan kepastian hukum aset umat, mendorong pengelolaan profesional.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyerahkan 9.728 Sertifikat Tora kepada ribuan warganya. Program ini memberikan kepastian hukum dan mendorong produktivitas lahan.

Kemenkum Lampung menekankan pentingnya Perlindungan KIK Lampung guna memberikan kepastian hukum bagi budaya lokal, mencegah eksploitasi, dan membuka peluang ekonomi kreatif.

Mantan Sekjen Kemenhut menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan era Zulhas seluas 1,6 juta hektare bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, bukan konsesi sawit.

Kementerian ATR/BPN bersama KKP aktif menggencarkan sertifikasi pulau kecil di Indonesia, memperkuat legalitas hukum dan kedaulatan negara sesuai arahan Presiden.

Badan Bank Tanah kembali menyerahkan sertifikat reforma agraria kepada 11 petani di Penajam Paser Utara, memberikan kepastian hukum dan harapan baru bagi pengembangan ekonomi lokal.

Badan Bank Tanah menargetkan penyerahan sertifikat hak pakai (SHP) lahan reforma agraria di Penajam Paser Utara tuntas 2026, memastikan kepastian hukum dan ekonomi bagi warga terdampak IKN.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo melakukan pemusnahan barang bukti inkracht, mulai dari narkotika, senjata tajam, hingga bahan radioaktif, menegaskan komitmen penegakan hukum dan transparansi.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Kemenkumham Babel gelar bimtek untuk optimasi produk hukum daerah, demi tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan kepastian masyarakat.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi direksi PT ASDP Indonesia Ferry menuai apresiasi DPR. Langkah ini diharapkan jamin kepastian hukum dan dorong bisnis BUMN.

Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung baru saja mengharmonisasikan 11 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Belitung Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat kualitas regulasi daerah demi pemerintahan yang akuntabel.

Kanwil BPN Jawa Timur dan PTA Surabaya sepakat percepat penyelesaian sengketa aset keluarga melalui MoU, menjamin kepastian hukum dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN segera menuntaskan sengketa lahan Serdang Bedagai yang telah berlarut selama lima tahun, khawatir memicu gesekan sosial jika dibiarkan.

Kementerian Dalam Negeri mendesak pemerintah daerah mempercepat Penetapan Batas Desa untuk kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik, mengingat baru 14,4% yang tuntas.