Revisi UU Terorisme

Dengan dimasukkannya laporan penyelidikan intelijen dapat mempermudah penindakan hukum terhadap pelaku teror.

Tito pun mendesak DPR segera merevisi UU Terorisme karena dianggap membatasi penegakan hukum.

Pemerintah berharap fraksi di DPR ikut membantu merumuskan formula yang tepat untuk menangkal aksi radikalisme.

Perlu diperkuat tindakan pencegahan baik secara kultural, intelektual, maupun ideologi.

"Pandangan ideologi yang dijadikan dasar terorisme tidak bisa dihubungkan dengan Islam," ungkap Amirsyah.

"Ancaman pencabutan kewarganegaraan WNI itu saya kira berlebihan," ujar Munarman.

Operasi militer terhadap terorisme nantinya harus dilaporkan kepada DPR

Revisi UU Terorisme juga harus memperhatikan potensi pelanggaran HAM.

Belum lagi soal siapa yang memimpin dalam pemberantasan terorisme. Apakah TNI, Polri, atau BNPT.

Dewan pengawas itu bisa diisi oleh kalangan akademisi atau pakar.

Muhammad Syafi'i menganggap keluhan minimnya dana tersebut hanya mengada-ada.

Bagi Tito, kinerja polisi selalu diawasi saat menangkap pelaku terorisme.

Bagi Tito, lebih baik mengorbankan kebebasan sipil daripada keamanan nasional.

Tito mengatakan kesetujuannya itu untuk membongkar jaringan teroris.

Revisi UU itu bisa mengkriminalisasikan upaya menumbuhkan terorisme yang belum diatur sebelumnya.

Politikus NasDem ini berharap tak ada lagi kasus serupa dengan terduga teroris Siyono.

Menurut Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi'i selama ini kewenangan polisi timpang, hal itu memacu pelecehan HAM.

Sedangkan wakil ketua Pansus Hanafi Rais (PAN), Syaiful Bahri Ansori (PKB), dan Supiadin Aries (NasDem).

Rapat ini dilakukan secara tertutup dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Pansus ingin mendengarkan masukan dari berbagai pihak.