Revisi UU Terorisme

Menurut Luhut, langkah polisi dan intelijen dalam mengusut terorisme sudah semakin profesional.

Seorang terduga teroris Siyono yang ditangkap oleh Densus 88 tewas usai jalani pemeriksaan.

Tito segera dilantik di Istana oleh Presiden Joko Widodo sebagai kepala BNPT.

DPR masih kaji soal penambahan kewenangan BIN untuk menangkap terduga terorisme.

Revisi UU Terorisme diminta memasukkan mengenai korban akibat aksi teroris.

Mengenai pembiayaan korban juga seharusnya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Mengenai masa perpanjangan terduga teroris pun dinilai tak jelas oleh DPR.

Revisi UU salah satunya memberikan ruang kembali pada militer dalam penanganan terorisme.

Seperti diketahui, pemerintahan telah mengirimkan draf revisi Undang-undang Terorisme dan tengah dikaji DPR.

BIN minta kewenangan memanggil terduga terorisme untuk diperiksa.

Sutiyoso mengklaim bila Komisi I DPR memahami kenapa BIN perlu penambahan kewenangan.

Rencana itu terdapat dalam draf revisi UU Terorisme yang diajukan pemerintah.

Yang menjadi perhatian KontraS saat ini adalah wacana penangkapan terduga teroris menjadi 30 hari.

Dalam menjalankan tugasnya, BIN seharusnya bisa menjaga jarak dengan subjeknya.

Revisi UU Terorisme seolah mengulang sejarah Indonesia usai peristiwa G 30 S/PKI di tahun 1965.

Saat ini draf revisi UU Terorisme masih di tangan Presiden.Jokowi.

Ada potensi pelanggaran HAM jika revisi terlalu ketat.

Jaksa Agung berharap revisi UU Terorisme segera dilaksanakan.

Menko Polhukam menyatakan rapat kerja ini untuk mendengarkan pandangan atau pendapat dari para anggota dewan.

Jangka waktu penahanan ditambah dari enam bulan menjadi sepuluh bulan, dan penangkapan 7 hari menjadi 30 hari.