Revisi UU Terorisme

RUU Pemberantasan Tindak Pidana terorisme harus dibahas secara serius. Tetap dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM. Jangan biarkan aksi teror terulang kembali.

Panglima TNI minta DPR perjelas definisi terorisme di UU. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tak masalah jika TNI tidak dimasukkan dalam revisi UU tersebut. Ditegaskannya, TNI akan terus tunduk dengan UU.

PPATK diundang DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat soal Revisi UU Terorisme

Syafii mengatakan, sejumlah hal krusial sudah disepakati dalam pembahasan revisi UU Terorisme ini

"UU Teror sama sekali tidak memberikan kewenangan BIN dalam pencegahan, adanya penindakan."

Nasir ingin BIN bekerja seperti intelijen Amerika Serikat (AS).

"Karena selama ini 'Woy sana ke sini'. Tapi informasinya cuma macam ngasih tahu saja," kata Ketua Pansus RUU Terorisme.

Jaringan teroris di Indonesia bergerak tidak hanya dilandasi motif balas dendam.

Menurut Ali, jika pemerintah tidak segera merevisi UU terorisme, terorisme semakin bertambah.

Wiranto sebut pemerintah semakin galak tangani terorisme jika UU direvisi.

Di Polri, setiap penindakan diatur dan akan dipertanggungjawabkan di depan Majelis Profesi dan Pengamanan (Propam).

TNI diwacanakan bakal diberi kewenangan melakukan penindakan dalam kasus terorisme.

Diharapkan UU Antiterorisme nanti mampu mengubah stigma ponpes yang selama ini menjadi bagian dari setiap aksi teror.

Mereka diminta adil dalam menyusun UU Antiterorisme.

DPR menyatakan deradikalisasi tidak bisa setengah hati.

Pansus berharap dengan penyerapan di lapangan tersebut draft revisi UU Terorisme bisa selesai pada bulan Oktober 2016.

Kunjungan dilakukan untuk menyempurnakan revisi UU terorisme.

"Kita mau sok paling demokratis, nah begitu pada mati baru pada kaget ternyata ada teror," kata Luhut.

"Jadi ada sesuatu yang ditargetkan. Kesannya untuk mempercepat itu, ada bom ada bom," kata Busyro.

Dia curiga karena Polri dengan cepat mengaitkan bom bunuh diri tersebut dengan jaringan ISIS.