Revisi UU Terorisme

Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Solahudin, menilai, pelibatan TNI tak diperlukan dalam pemberantasan dan penanganan terorisme. Kewenangan TNI ikut terlibat dalam pemberantasan terorisme tengah diatur dalam revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan TNI akan dilibatkan jika intensitas teror masuk kategori antara menengah sampai intensitas tinggi hingga saat kondisi keamanan dianggap darurat.

Partai Gerindra mendukung pembahasan revisi UU nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera diselesaikan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku telah mendapatkan informasi bahwa pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme sudah mencapai tahap akhir.

Aksi teroris, terus terjadi. Pagi ini, Rabu (16/5), giliran Mapolda Riau yang mendapatkan serangan teror. Dimana satu anggota Polri gugur dan dua terluka. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang Terorisme dari Fraksi PDIP, Risa Mariska, mengatakan, tak perlu dulu mengeluarkan Perppu.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan, tidak ada lagi perdebatan terkait Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurutnya, jika pemerintah sudah menyamakan pikiran soal definisi terorisme, maka revisi tersebut bisa dirampungkan sebelum bulan Juni.

Anggota Pansus Revisi Undang-Undang (RUU) Terorisme Nasir Djamil meminta peran intelijen ditingkatkan untuk mencegah terjadinya aksi aksi teror. Menurutnya informasi merupakan hal penting.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Antiterorisme dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan Revisi Undang undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan menitikberatkan pada usaha preventif atau pencegahan.

Anggota Pansus revisi UU Terorisme Arsul Sani mengatakan di undang-undang terorisme yang baru akan dibuat perluasan pidana materil.

Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Pidana Terorisme sudah hampir rampung dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR dengan pemerintah. Salah satu yang sudah rampung dibahas adalah masa tahanan bagi para terduga teroris.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan, pelibatan TNI dalam menanggulangi masalah terorisme telah dimasukan dalam draf Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme. Menurut Wiranto, hal itu tidak perlu dipermasalahkan lagi.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai, pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang terorisme. Dia menjelaskan, tanpa Perppu pun para pelaku teroris akan dihukum.

Tragedi bom bunuh diri di Kota Surabaya membuat revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di DPR kembali jadi sorotan. Terlebih, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melihat, harus ada payung hukum untuk kepolisian memberantas sel-sel terorisme yang ada di Tanah Air.

Dia yakin fraksi oposisi seperti Gerindra dan PKS juga akan setuju

Romi mengatakan, dengan kesanggupan fraksi-fraksi di DPR untuk merampungkan RUU Terorisme, maka Presiden Jokowi tidak perlu menerbitkan Perppu.

"Harusnya beliau tegur itu dan selesaikan dengan Menkum HAM. Kenapa Menkum HAM meminta penundaan? Jadi ini kan permasalahan di internal eksekutif."

Menurut Yasonna, pemerintah dan DPR sudah sepakat dengan DPR terkait revisi undang-undang tersebut. Bahkan, kata dia, draf yang diajukan pemerintah tinggal dibahas dalam sidang di DPR.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, tidak ada satupun fraksi yang menunda penyelesaian Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahkan, kata dia, fraksi di luar pemerintahan memperlambat revisi tersebut.

Sebanyak 14 ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendesak agar Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Antiterorisme segera disahkan.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai keinginan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Terorisme tidak diperlukan.

Eks kepala BNPT sebut Polri-TNI amankan negara tak perlu pusing dengan UU. Menurutnya, kerja sama TNI Polri di lapangan juga telah dipraktikkan dalam operasi Tinombala di Poso untuk menumpas kelompok Santoso yang berafiliasi dengan ISIS.