Revisi UU Terorisme

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Menko PMK), Puan Maharani menyatakan, partai pendukung pemerintah telah sepakat atas hal-hal terkait penyelesaian segera Rancangan Undang-undang Antiterorisme yang hingga kini masih digodok di DPR.

Ketua DPR janji revisi UU Terorisme rampung bulan Mei. Anggota Komisi III Fraksi PDIP Herman Hery juga sepakat dengan Bambang Soesatyo. Adanya peristiwa teror ini memicu untuk mempercepat menyelesaikan revisi UU.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) antiterorisme Muhammad Syafi'i mengatakan desakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait mangkraknya Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme salah alamat. Menurutnya saat ini bola penyelesaian RUU tersebut berada di pemerintah.

Imparsial minta Pansus RUU tak perlu buat definisi terorisme. Dia berharap RUU ini segera rampung. Al Araf juga tak ingin pemerintah sampai membuat Perppu. Karena dapat menimbulkan perdebatan publik layaknya Perppu Ormas.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan, pemerintah yang terkesan lamban dalam merampungkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bersama dengan DPR. Padahal, kata dia, RUU tersebut seharusnya bisa selesai pada masa sidang ke IV tahun 2017.

Menko Polhukam Wiranto bersama sejumlah anggota DPR sepakat untuk mempercepat upaya proses revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Untuk itu dalam waktu dekat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini segera diundangkan. Sehingga penyelesaian kasus ini tak lagi menggunakan Perppu yang dikeluarkan pre

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar rapat tertutup di rumah dinasnya jalan Denpasar No 9, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/5). Rapat berlangsung sejak pukul 10.00 WIB.

Jokowi mengatakan aparat membutuhkan payung hukum yang kuat berupa undang-undang terorisme. Lewat payung hukum, Jokowi yakin aparat dapat menindak tegas terkait pencegahan maupun dalam melakukan penindakan. Jokowi mengatakan pemerintah telah menyodorkan draf revisi pada bulan Februari 2016 lalu.

Permintaan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perppu Antiterorisme harus didukung penuh. Sebab, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ada saat ini sudah tidak memadai untuk menindak para pelaku teror.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku pihaknya selama ini kesulitan menindak orang-orang yang dicurigai terlibat jaringan terorisme di Indonesia. Undang-undang Terorisme tidak memberikan ruang bagi aparat hukum untuk menangkap orang yang dicurigai, termasuk para simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia.

Ketua DPR Bambang Soesatyo terus mendorong perampungan revisi UU Antiterorisme. Dia mengatakan, akan menyelesaikan sinkronisasi dan menyepakati bersama pemerintah terkait keterlibatan TNI dan Polri tersebut usai masa reses DPR selesai.

Melalui UU itu, tindakan tegas kepada pelaku teror bisa diberlakukan sehingga bisa menimbulkan efek jera.

Saran tokoh agama penting untuk mencari formula menangkal masuknya paham radikalisme yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Empat napi terorisme akan dipindah ke sel khusus di Nusakambangan. Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jawa Tengah, Ibnu Chuldun mengatakan, proses pemindahan keempat narapidana terorisme itu atas arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tidak pernah berhenti berlatih dalam penanggulangan dan penindakan terhadap pelaku terorisme.

Mantan Perwira Tinggi TNI Angkat Darat itu menuturkan, baik TNI maupun Polri, harus mengetahui perbedaan tugasnya masing-masing dalam menyelesaikan kasus terorisme. Harapannya agar upaya pemberantasan terorisme dalam berjalan optimal.

Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme akan diatur dalam Perpres.

Hanafi percaya Presiden Joko Widodo akan membuat Peraturan Presiden dengan baik. Serta tidak tidak mengkhianati demokrasi Indonesia. "Kan kalau saya masih punya prasangka baik bahwa siapapun Presiden yang lahir karena proses demokrasi dia juga tidak boleh mengkhianati demokrasi," tegasnya.

Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sepakat klausul pelibatan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme. Ketentuan itu diatur di pasal 43 huruf h Revisi UU Teroris.

Polisi, kata Putu, tidak melihat hal mencurigakan dari CCTV. "Dari CCTV tidak ada hal mencurigakan," tegasnya.