Revisi UU Terorisme

Politisi PDIP sebut pemerintah tak satu suara di revisi UU Terorisme. Menurut Hasanuddin, pemerintah saja belum bulat menyikapi revisi UU Terorisme ini. Oleh karena itu, dia ingin pemerintah satu suara dulu, baru kemudian disodorkan kepada DPR untuk dibahas bersama.

Untuk mencegah aksi terorisme, Wiranto menilai, perlu dipercepatnya penyelesaian revisi dari UU Terorisme. Bukan hanya itu, masyarakat juga perlu dilibatkan mulai dari mengaktifkan kembali siskamling.

Revisi yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober ini masih menemui tarik ulur, termasuk mengenai definisi terorisme dan juga pelibatan TNI dalam menangani aksi teror.

Tak ada dasar hukum, Polri tidak bisa tindak WNI bertempur di Suriah. Untuk itu dia menginginkan Revisi UU Tindak Pidana Terorisme segera disahkan. Sebab dalam revisi UU tersebut terdapat kewenangan Polri untuk melakukan tindakan preventif (pencegahan) bagi WNI yang ikut bertarung.

Menko Polhukam, Wiranto, mendesak DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Melalui kebijakan itu diyakini sebagai senjata dalam memerangi terorisme di Tanah Air.

Panglima TNI minta definisi teroris itu kejahatan terhadap negara. Kata Gatot sebelum UU tersebut dibuat ada tiga ledakan bom di Indonesia. Setelah UU tersebut disahkan oleh DPR nyatanya ledakan bom jadi lebih banyak. Setidaknya ada 40 bom yang meledak setelah UU terorisme dibuat.

Anggota Pansus Revisi Undang-Undang Terorisme, Risa Mariska menegaskan tak ada persoalan dengan pelibatan TNI masuk dalam pemberantasan terorisme asalkan sesuai dengan UU TNI No 34 Tahun 2004. Pansus harus patuh pada UU TNI agar tidak terjadi tumpang tindih undang-undang.

Jokowi minta revisi UU Terorisme dipercepat, ini respon ketua Pansus. Menurut Politikus Gerindra ini, meski mengklaim Pansus sangat serius dalam melakukan pembahasan, namun tetap saja revisi tak dapat selesai dalam waktu dekat. Alasannya, materi yang disodorkan oleh pemerintah terus berkembang

Jaksa Agung sebut UU Terorisme saat ini seperti pemadam kebakaran. Dia menilai, program deradikalisasi sangat dibutuhkan dengan melihat serangkaian aksi teror bom yang belakangan terjadi. Langkah ini sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terkait aksi terorisme.

Gerindra dukung TNI ikut berantas terorisme, ini alasannya. Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengaku mendukung jika soal pemberantasan terorisme tidak hanya melibatkan Densus 88. Melainkan juga mengikutsertakan TNI dalam upaya tersebut.

RUU Terorisme diperkirakan selesai Oktober 2017. Wakil Ketua Pansus revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, Hanafi Rais mengatakan bahwa saat ini pengesahan RUU Terorisme cukup mendesak. Sejauh ini, pembahasan di DPR, 60 persen materi RUU Terorisme sudah selesai dibahas.

Politisi Golkar ini mengungkapkan, jika pangkal permasalahan ancaman teroris adalah ideologi maka pemerintah harus bersikap. Dia mencontohkan, bilamana permasalahannya ideologi berati Kementerian Agama harus berperan, mencari tahu bagaimana keterlibatannya.

Tak maksud merendahkan Polri, PKS dukung TNI ikut tangani terorisme. Aksi terorisme adalah ancaman serius bagi pertahanan bangsa dan negara. Oleh karena itu, segala kekuatan harus dikerahkan untuk memberantas aksi teror di tanah air.

Ridlwan mengaku, tidak heran jika sejumlah akun di media sosial menyebut bahwa Bom Kampung Melayu adalah rekayasa.

ICMI sarankan Indonesia adopsi cara Amerika dalam perangi teroris. Dengan pendekatan keputusan politik, bukan revisi UU. Dalam keputusan itu isinya pasal-pasal yang tegas soal pemberantasan dan teknis penindakan terorisme. Keputusan politik itu dinilai humanis dan dilakukan di seluruh dunia yang bukan junta militer.

Politisi Golkar ini mengungkapkan, jika pangkal permasalahan ancaman teroris adalah ideologi maka pemerintah harus bersikap. Dia mencontohkan, bilamana permasalahannya ideologi berati Kementerian Agama harus berperan, mencari tahu bagaimana keterlibatannya.

Direktur Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto menambahkan, pengawasan terhadap para terduga pelaku tidak hanya melalui intelejen di lapangan, tapi juga dengan penelusuran aliran dana berdasarkan laporan PPATK. Tetapi itu masih belum cukup untuk menjadi alat bukti.

Menurutnya, saat ini Indonesia tengah dalam situasi darurat terhadap aksi terorisme. Dalam revisi UU Terorisme, Gatot mengaku hanya berharap agar teroris dinyatakan sebagai musuh bersama.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jendral Polisi Setyo Wasisto mengatakan, tidak bisa dilakukan penahanan terhadap 12 orang tersebut. Alasannya lemahnya Undang-Undang Terorisme di Indonesia.

Kompolnas dukung pelibatan TNI tangani terorisme asal tak langgar UU. Kompolnas menilai penanganan aksi terorisme tak hanya bisa dilakukan pihak kepolisian.