Revisi UU Terorisme

Politisi PDIP: Lucu misal TNI dijadikan penyidik dan tangkap teroris. Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku bukan anti untuk melibatkan militer dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun hanya ingin mendudukkan institusi pada porsinya.

Politisi PDIP salahkan ketua Pansus pembahasan RUU Terorisme lambat. Salah satu isu yang belum disepakati dalam pembahasan tersebut adalah tentang definisi. Menurutnya, definisi merupakan hal yang sangat penting sehingga harus diputuskan secara detail, fokus, dan hati-hati.

Apabila undang-undang tak direvisi dan masih tetap menggunakan payung hukum yang lama maka teroris akan 'berpesta' di Indonesia dengan terus-terusan. Bahkan, dia memprediksikan, akan ada aksi teror lainnya setelah terakhir terjadi bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Sedangkan Menko Polhukam Wiranto mengatakan, selama ini TNI memang telah dilibatkan dalam aksi pencegahan dan penanganan terorisme. Namun sesuai dengan UU Terorisme, mereka tidak dapat langsung melakukan aksi karena pergerakannya masih berada di Bawah Kendali Operasi (BKO).

Pemerintah merevisi usulan dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terkait jumlah waktu penangkapan terhadap terduga teroris. Pemerintah mengubah usulan penangkapan dari 30 hari menjadi 14 hari dengan penambahan selama 14 hari berdasarkan persetujuan Kejaksaan Agung.

Din setuju TNI ikut berantas teroris asal tak melanggar HAM. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin setuju pelibatan TNI dalam RUU Terorisme untuk memberantas sel-sel teroris di Indonesia. Namun dia mengingatkan agar dalam tugasnya untuk tidak melanggar HAM.

Diskusi pelibatan militer dalam revisi UU Anti-Terorisme. Pelibatan anggota TNI dalam pencegahan terorisme dinilai mengkhianati cita-cita reformasi. Wacana tersebut kini tengah menjadi pembahasan dalam Revisi UU Anti-Terorisme.

Revisi UU Terorisme, masa penahanan terduga pelaku jadi 14 hari. Rapat pansus berjalan cukup alot saat membahas tentang pasal 28 mengenai masa penangkapan. Pasal ini sebelumnya diusulkan memuat ketentuan penangkapan terduga teroris selama 30 hari sebelum pemerintah hari ini mengusulkan menjadi 14 hari.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i menolak tudingan jika pembahasan RUU Terorisme sengaja diperlambat. Lamanya pembahasan karena waktu yang terbatas yang dimiliki pansus.

Di UU Terorisme, Ketua Panja tak mau aparat main dor terduga teroris. Ke depannya, Politisi Partai Gerindra itu ingin agar masalah terorisme, dikoordinasikan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Lebih lanjut, semua pihak diharapkan hadir untuk menanggulangi permasalahan terorisme di RI.

Satgas Tinombala, salah satu bukti TNI terlibat berantas terorisme. Sebelum wacana pelibatan TNI dalam penindakan terorisme, kerja sama Polri dan TNI sudah berjalan dengan baik. Salah satunya, operasi gabungan Tinombala yang menindak kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Pembukaan rapat pembahasan RUU Terorisme dihujani interupsi. Panitia kerja (Panja) DPR kembali menggelar rapat membahas RUU Terorisme bersama pihak pemerintah. Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut diawali dengan interupsi para anggota yang hadir.

RUU Terorisme sudah 60 persen, masih belum sepakat soal judul. Salah satu isu yang belum disepakati dalam pembahasan tersebut adalah tentang definisi. Menurutnya, definisi merupakan hal yang sangat penting sehingga harus diputuskan secara detail, fokus, dan hati-hati.

Ini alasan DPR keterlibatan TNI berantas teroris masuk RUU Terorisme. DPR tetap menginginkan pelibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme. Hal ini dilakukan agar tidak adanya tumpang tindih antara UU yang satu dengan yang lainnya.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendukung keterlibatan TNI masuk ke dalam revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau UU Terorisme. TNI dinilai memiliki latar belakang intelijen dan pendidikan anti terorisme yang tinggi.

TNI AD: Teroris terlalu kecil, tentara siap di hutan dan kota. Pasukan Angkatan Darat sudah benar-benar siap menghadapi teroris yang mengganggu keamanan Indonesia. TNI memiliki modal dalam hal persenjataan yang mumpuni dan kemampuan prajurit.

Dalam upaya pencegahan terorisme, Hasanuddin menjelaskan, TNI aparat teritorial dapat digunakan dalam upaya deradikalisasi, pengawasan wilayah, bantuan informasi dan lain sebagainya. Sementara untuk menghadapi infiltrasi dari luar, kata dia, TNI dapat ditugaskan di wilayah perbatasan yang rawan.

Ketua DPR sepakat libatkan TNI dalam pencegahan terorisme.Di sela-sela buka puasa, Novanto sapaan akrabnya mengaku berdiskusi dengan Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Wiranto mengenai revisi UU Terorisme. DPR dan pemerintah sudah sepakat mengenai wacana pelibatan TNI dalam pencegahan terorisme.

Menhan sebut terorisme ancaman negara, TNI layak dilibatkan. Menurutnya, aksi terorisme sudah sangat mengancam ketahanan negara. Ryamizard menegaskan melibatkan TNI dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme tidak dipandang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Kepala Divisi Pusat Riaet San Pengembangan LBH Pers, Asep Komaruddin mengatakan, militer sebagai aktor pertahanan dan keamanan dapat melanggar prinsip supremasi sipil. Bahkan, dia khawatir, dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum.