Revisi UU Terorisme

Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan meminta pemerintah untuk tidak melibatkan militer dalam revisi UU terorisme No 15 tahun 2003. Mereka merasa bahwa militer sebaiknya dipakai untuk diperbantukan.

Pimpinan DPR setuju TNI dilibatkan berantas teroris. Taufik menjelaskan, selama ini birokrasi terlalu lama dalam memproses agar TNI menjadi unit pendukung untuk pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme sehingga perlu payung hukum tegas.

Jenderal Mulyono: TNI kalau di hutan itu segar, kaya lagi Idul Fitri. DPR dan pemerintah tengah membahas Revisi Undang-Undang (UU) tentang tindak pidana pemberantasan terorisme. Salah satu poin pembahasan adalah melibatkan TNI dalam aksi memberantas terorisme di Indonesia.

Wiranto berharap revisi UU Terorisme ini, TNI diberi ruang dalam memberantas aksi teror. Dia mengaku pengamanan ancaman teror ini juga diperlukan oleh ilmu intelijen yang dimiliki TNI.

Pembahasan RUU Terorisme masih sepakati definisi kata terorisme. Pembahasan RUU Terorisme tersendat akibat beberapa isu, salah satunya soal definisi terorisme. Panitia kerja (Panja) DPR mengungkapkan definisi terorisme harus dibahas dengan fokus dan detail sebelum disahkan.

Wapres JK sebut TNI punya kelebihan menindak aksi terorisme. JK memberi sinyal perlunya TNI dilibatkan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Dia menyadari selama ini ada kekhawatiran keterlibatan TNI dalam penanganan aksi teror dianggap melanggar hukum.

"Memang sekarang ini RUU Teroris sudah sangat dibutuhkan, sehingga Pansus sangat fokus dalam pembahasannya. Saya melihat tidak lama lagi akan ketok palu dan disahkan dalam paripurna karena memang Undang-Undang tersebut sangat dibutuhkan untuk melawan tindakan teror yang ada di Indonesia," kata Agus.

Ketua DPR Setya Novanto, keterlibatan TNI diharapkan dapat terintegrasi dengan aparat penegak hukum lain yang menangani terorisme saat ini.

Kepala Negara menegaskan, aksi terorisme menjadi masalah semua negara. Dunia tengah berperang melawan segala bentuk aksi teror. Negara lain memiliki UU khusus yang berfungsi mencegah terjadinya aksi terorisme. Sementara Indonesia masih belum menyelesaikan revisi UU terorisme.

Wiranto mengungkapkan, ancaman terorisme juga berasal dari Indonesia. Maka, TNI yang merupakan garda terdepan menjaga kedaulatan NKRI harus dilibatkan. Ditambah adanya rencana dari Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) membangun basis di Filipina Selatan yang lokasinya dekat dengan wilayah Indonesia.

Dalam Revisi UU Terorisme tersebut, Jokowi meminta TNI dimasukkan dalam payung hukum. Sehingga nantinya TNI dapat ikut menanggulangi aksi terorisme.

Yasonna menepis anggapan perluasan kewenangan aparat melakukan pencegahan berpotensi melanggar HAM. Sebab, jika wacana pencegahan telah disahkan, penegak hukum berhak menangkap terduga pelaku meski aksi teror belum dilakukan.

Polri akui masih lemah dalam pencegahan teroris. Setyo menuturkan dalam RUU teroris ada poin penguatan dalam pencegahan teroris. Karena selama ini tidak ada aturan yang bisa membuat Polri untuk bergerak cepat dalam membasmi para teroris.

Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Supiadin Aries Saputra mengusulkan untuk mencabut kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat aksi terorisme. Jika terindikasi melakukan aksi terorisme di luar negeri bisa langsung dicabut.

Wacana terkait pelibatan peran TNI dalam pemberantasan terorisme menjadi isu kontroversial dibahas oleh Pansus RUU Terorisme. Anggota Pansus RUU Terorisme Arsul Sani mengatakan, sebagian besar fraksi tidak menolak wacana peran TNI dalam membantu memberantas teroris.

Revisi Undang-Undang Terorisme masih belum dirampungkan. Ada sejumlah poin masih alot dibahas antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Supiadin Ari Saputra akan fokus pada tiga konsep dari UU terorisme, salah satunya pencegahan.

Anggota pansus janji revisi UU terorisme rampung November 2017.Tujuannya agar UU Terorisme baru itu bisa efektif tanpa mengurangi rasa keadilan dan tetap terlindungi HAM.

Politisi NasDem sebut RUU Terorisme terbentur pihak bawa kepentingan. Dia menganggap lambannya pembahasan mengenai RUU tersebut lantaran masih ada sejumlah pihak yang membawa kepentingan.

Fadli menilai sejauh ini Pansus telah bekerja maksimal dan dalam waktu dekat akan segera dibahas kembali. Namun dalam hal ini, kata dia, harus berhati-hati terhadap isu terorisme yang sensitif ini.

Dia berharap DPR segera merampungkan revisi terhadap UU terorisme agar menjadi pegangan yang kuat dalam memerangi tindak radikal yang ada. Apalagi Indonesia menjadi sasaran yang empuk di antara negara lain yang telah memiliki UU terorisme yang sangat kuat.