Revisi UU Terorisme

"Mengapa orang dari negeri Jiran beroperasi di sini, Nurdin M Top, Dr. Azhari karena kalau di sana langsung ditangkap, di sini longgar UU-nya," tegas Direktur Komunikasi BIN Wawan Hari Purwanto.

Ketua Pansus sebut revisi UU Terorisme tinggal satu poin yang masih alot. Syafi'i menyebut saat ini hanya tinggal satu poin yang masih belum mendapatkan titik temu antara DPR dan pemerintah. Yakni pasal terkait definisi terorisme.

"Payung hukumnya ya harusnya Undang-undang. Jadi saya kira tunggu Undang-undang saja jadi dulu," ucap Fadli.

Ketua Pansus Antiterorisme M Syafi'i mengatakan DPR dan Pemerintah akan kembali rapat membahas RUU Terorisme, Rabu pekan depan.

Menkum HAM Yasonna H Laoly mengatakan, masalah dalam pembahasan revisi Undang-undang Terorisme sudah selesai. Semuanya tinggal proses penyelesaian di DPR saja.

"Menteri hukum dan HAM itu dari partai mana ya? coba Bapak-Bapak ibu-ibu ya dari partai mana? dari partai PDIP, bukan dari Gerindra," kata Hashim di Kompleks Parlemen, Senayan.

Saat ini, kata dia, aparat penegak hukum hanya sekedar mengawasi sehingga muncul aksi terorisme di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

Dengan saling tuduh dan menyalahkan maka tujuan teroris menurutnya berhasil. Karena para teroris tujuannya menciptakan kepanikan dan tidak saling percaya antar pihak.

Bamsoet tidak bisa menjamin pembahasan revisi bisa diselesaikan hanya dengan satu atau dua kali rapat. Namun, dia menegaskan, sudah tidak ada lagi hal krusial yang harus dibahas.

Menurut Syarief Hasan, Koopsusgab dapat dibentuk sebelum Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terorisme disahkan.

Bamsoet sempat menyinggung soal nasib RUU Terorisme yang mandek di DPR selama dua tahun sejak 2016 di Rapat Paripurna. "Pada hal kita sama-sama tahu dan paham bahwa DPR tidak bisa membuat Undang-Undang tanpa pemerintah tidak bisa kita berjalan sendiri dan semua tergantung pada dinamika internal pemerintah itu sendiri."

Undang-Undang ini dikhawatirkan membuat polisi bisa main tangkap tanpa bukti yang jelas terhadap terduga teroris. Tak menutup kemungkinan juga, karena UU ini akan semakin banyak tragedi salah tangkap oleh aparat penegak hukum.

Dalam pertemuan itu dibahas kendala revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mangkrak sudah dua tahun. Pertemuan digelar hanya selang satu jam serangan bom bunuh diri di Mapolresta Surabaya yang terjadi 08.50 WIB. Akibat serangan ini, empat pelaku tewas dan polisi luka-luka.

Revisi UU Terorisme mandek sampai dua tahun. Diajukan sejak terjadi bom Thamrin tahun 2016, hingga terjadi kembali teror di Surabaya, Sidoarjo dan Pekanbaru, revisi itu kembali menyeruak. Polisi klaim, tak punya payung hukum untuk mencegah aksi terorisme.

Revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tak kunjung selesai dibahas DPR dan pemerintah. Sejak 2016, pasca kejadian bom Thamrin awal tahun itu, pemerintah mengajukan draf revisi. Tujuannya, agar polisi punya payung hukum menindak para pihak yang terindikasi terlibat jaringan teror.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian melihat, harus ada payung hukum untuk kepolisian memberantas sel-sel terorisme yang ada di Tanah Air.

"Tadi beliau juga sampaikan terkait dengan UU juga sudah dalam minggu ini akan segera diketok DPR, karena itu menjadi acuan dan semangat bagi penegak hukum untuk bisa memberi rasa aman bagi masyarakat," ungkap Muhammad Nur Huda.

"Bolak-balik saya katakan, yang dicari aparat keamanan, adanya payung hukum yang dapat membuat mereka lebih leluasa untuk bertindak, melakukan langkah-langkah preventif. Itu kalau sudah represif, sudah kejadian, sudah ada korban. Kita kan mengharapkan sebelum ada korban, sebelum ada aksi."

Prabowo sebut Gerindra setuju TNI dilibatkan dalam memerangi terorisme. Salah satu pasal yang membuat alot pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah pelibatan TNI memberantas teroris. Prabowo menyatakan Gerindra setuju TNI dilibatkan dalam memerangi terorisme.

Massa Geranat desak DPR segera sahkan UU Antiterorisme. Dalam aksinya, massa Gerakan Rakyat Nusantara Antiterorisme (Geranat) tersebut menolak segala bentuk terorisme, intoleransi, dan radikalisme.