APBN 2018

Dalam RUU APBN 2018 disebutkan, target penerimaan negara sebesar Rp 1.878,4 triliun dan bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.609,3 triliun, Penerimaan Negara Bukan Perpajakan (PNBP) sebesar Rp 267,8 triliun dan Penerimaan Hibah sebesar Rp 1,19 triliun.

BI masih ragu target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen Jokowi di RAPBN 2018. Bank sentral akan mendiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah dan anggota dewan sebelum beleid ini diundang-undangkan. Sementara, Agus nyaman dengan asumsi nilai tukar Rupiah yang disampaikan Presiden Jokowi.

Pemerintah mengalokasikan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 629,2 triliun. Adapun besaran subsidi yang ditargetkan sebesar Rp 172,4 triliun yang diambil dari belanja non kementerian/lembaga.

Pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan gaji pokok untuk Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri tahun 2018. Meskipun demikian, pemerintah tetap akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran sama seperti tahun ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan dari pagu anggaran Kementerian ESDM yang sebesar Rp 6,52 triliun, lebih dari 50 persen akan dialokasikan untuk program-program yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat.

Presiden Joko Widodo menyatakan pada tahun depan pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp 1.878,4 triliun. Pos andalan Presiden Jokowi diantaranya pajak dan cukai. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 267,9 triliun.

Target RAPBN 2018 Pemerintahan Jokowi dikritik terlalu ambisius. Hal tersebut salah satunya terlihat dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen ditengah menurunnya tren beberapa indikator ekonomi. Dari sisi penerimaan, tampaknya pemerintah cukup agresif dengan memasang target yang tinggi sebesar Rp 1.609 T.

"Pemerintah akan terus menjaga pengelolaan utang secara hati-hati dan bijaksana untuk menghasilkan dampak positif pembangunan yang maksimal yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luas," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan penyusunan Rancangan APBN 2018 tetap dilakukan secara realistis, meskipun situasi perkonomian global belum membaik. Dia berharap RAPBN 2018 dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

DPR minta kenaikan anggaran tahun depan menjadi Rp 5,7 Triliun. Usulan anggaran tahun depan naik sekitar 25 persen dari anggaran DPR tahun ini yang mencapai Rp 4,26 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi atau penyederhanaan nominal Rupiah. Hal ini dikarenakan pemerintah dan DPR tengah fokus membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Arahan APBN 2018, Jokowi ingin uang pajak bisa kembali ke masyarakat. Menteri Sri Mulyani melanjutkan, agar keinginan presiden bisa diwujudkan, maka proses perencanaan harus disusun sebaik mungkin. Selain itu, presiden meminta jajarannya tidak bekerja secara rutin (business as usual).

"Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas pada 9 Mei 2017, pagu indikatif untuk Kementerian BUMN sebesar Rp 247,04 miliar atau setara 101 persen dari pagu awal sebesar Rp 243,87 miliar di APBN 2017."

Usai libur Lebaran, sederet agenda besar ini menanti Sri Mulyani. Salah satunya adalah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain penyelesaian APBN-P, dalam waktu dekat Menkeu Sri juga akan disibukkan dengan kunjungan keluar negeri terkait G-20.

Pemerintah sepakat menetapkan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 pada angka 5,2 persen-5,6 persen di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018. Target tersebut berbeda dengan asumsi awal yang diajukan pemerintah, yaitu 5,4 persen sampai 6,1 persen.

Tambahan anggaran diperlukan, mengingat adanya tambahan alokasi untuk beberapa program yang harus dijalankan, seperti program One map policy, kebijakan pemerataan ekonomi, pencapaian program SKNI (Strategi Keuangan Nasional Inklusif).

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan, perubahan asumsi tersebut sebagai salah satu bentuk kehati-hatian DPR dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah.

Tambahan anggaran itu diperlukan mengingat kebutuhan serta tantangan ke depan yang semakin sulit. Dengan penguatan anggaran diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang profesional dan pelayanan publik yang semakin baik ke depannya.

Asian Games hingga pertemuan IMF-Bank Dunia genjot pertumbuhan 2018. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan banyak faktor yang bisa bisa menjadi faktor pendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi RI diusulkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di level 5,4 sampai 6,1 persen.

Menebak adakah kenaikan gaji untuk PNS tahun depan? Kemenkeu belum memastikan apakah akan ada kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun depan. Bendahara negara saat ini masih dalam proses pengkajian. Sejauh ini, menkeu baru memastikan akan adanya gaji ke-13 pada tahun depan.