APBN 2018

Misbakhun tagih janji Presiden Jokowi pertumbuhan ekonomi 7 persen. Menurutnya, tahun 2018 adalah tahun penting dan menjelang tahun politik pemilu 2019. Setiap keberhasilan di bidang ekonomi akan mempunyai pengaruh besar pada Pemilu 2019. pemerintah juga diminta benar-benar serius memperbesar peran pembiayaan Non APBN.

Pemerintah telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 2.200 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pun memiliki berbagai macam cara, salah satunya penambahan objek kena cukai dan pajak.

Sri Mulyani optimistis capai target ekonomi 2018, ini alasannya. Pemulihan ekonomi global yang terus membaik disebut menjadi suatu acuan pemerintah dalam menentukan target. Menkeu Sri mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih fokus pada menjaga kondisi domestik dari ketidakpastian dari luar negeri.

Dalam rapat ini, Wiranto meminta tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar dalam alokasi tahun anggaran 2018. Tambahan ini rencananya akan dialokasikan untuk koordinasi lapas di Indonesia yang sudah kelebihan kapasitas.

Menko Puan mengajukan tambahan anggaran untuk RAPBN 2018 sebesar Rp 382,1 Miliar. Tambahan tersebut akan digunakan untuk beberapa program. Diantaranya program dukungan manajemen sebesar Rp 127,8 miliar dan koordinasi pengembangan kebijakan PMK sebesar Rp 254,3 miliar.

DPR menilai Asumsi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) APBN 2018 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum sinergi dengan rencana pembangunan Presiden Presiden Joko Widodo.

BI proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5 persen di 2018. Di mana, pemerintah memperkirakan di angka 5,4 persen hingga 6,1 persen. Sementara, asumsi nilai tukar Rupiah BI dipatok berada di kisaran Rp 13.400 per USD hingga Rp 13.700 per USD. Di mana, asumsi pemerintah berkisar pada Rp 13.500 hingga Rp 13.800 per USD.

Pemerintah memastikan belanja subsidi pada tahun depan diarahkan untuk lebih efisien, tepat sasaran, dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Pemberian subsidi oleh pemerintah akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Terkait subsidi listrik, pemerintah akan fokus memberi subsidi untuk golongan miskin.

Ini masukkan DPR agar pemerintah capai asumsi pertumbuhan 2018. Demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi di 2018, diperlukan beberapa syarat seperti konsumsi rumah tangga stabil dan pemerintah harus menekan inflasi serendah mungkin, meningkatkan daya beli dan lapangan kerja.