APBN 2018

Secara rinci, penerimaan deviden tersebut nantinya akan disumbang oleh perusahaan milik negara yang telah melantai di bursa saham (Tbk), perusahaan negara non Tbk dan BUMN dengan share holder pemerintah minoritas serta BUMN di Kementerian Keuangan.

Menkeu minta restu DPR suntik PMN KAI Rp 3,6 T untuk LRT Jabodebek. Rencana alokasi tersebut telah disampaikan secara resmi oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno kepada komisi VI DPR beberapa waktu lalu. PMN tersebut telah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara tahun 2018.

Sri Mulyani sebut utang dibutuhkan demi jaga pertumbuhan ekonomi. Defisit anggaran Rp 325,9 triliun dalam RAPBN 2018 tak bahaya. Menteri Sri memprediksi bahwa perekonomian nasional pada 2018 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas.

Target cukai sebagai kontributor pajak naik menjadi Rp 155,4 triliun dari sebelumnya Rp 153,2 triliun dalam APBNP 2017. Target ini dibebankan pada cukai hasil tembakau sebesar Rp 148,2 triliun (95,4 persen).

Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 kepada DPR. Dalam RAPBN 2018, anggaran Kementerian Pertahanan diajukan sebesar Rp 105,7 triliun turun dari APBN-P 2017 yang sebesar Rp 114,8 triliun.

Obyek cukai Indonesia kalah dibanding Malaysia hingga Thailand. Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo, mengatakan dengan turunnya produksi rokok semenjak 2014, penerimaan Cukai berpotensi tertekan. Yustinus menganjurkan pemerintah untuk menambah obyek barang kena cukai. Diantaranya seperti minuman berpemanis.

Dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) tahun 2018, Kementerian Perhubungan memperoleh anggaran sebesar Rp 48,2 triliun pada tahun 2018. Anggaran tersebut naik dari anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 36,7 triliun.

Dia memproyeksikan penerimaan pajak dalam RAPBN 2018 akan meningkat 21 persen dari proyeksi penerimaan pajak 2017. Salah satu pendorongnya adalah program Tax Amnesty yang baru dirasakan di tahun 2018 mendatang.

Kepala Staf Umum TNI Didit Herdiawan mengatakan, meskipun terdapat penurunan anggaran pihaknya akan tetap mempertimbangkan pengadaan peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) di tahun 2018. Namun, pengadaan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan program prioritas lainnya.

Pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan gaji pokok untuk Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri tahun depan. Meskipun demikian, pemerintah tetap akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran dan gaji ke-13 sama seperti tahun ini.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso mengungkapkan, akan ada perubahan skema penyaluran dana desa di 2018. Nantinya, setiap desa akan menerima besaran anggaran yang berbeda.

Kementerian Keuangan telah menetapkan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar 2,19 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut senilai Rp 325,9 triliun, di mana belanja negara diperkirakan Rp 2.204,4 triliun dan pendapatan negara ditargetkan Rp 1.878,4 triliun.

Pemerintah, pada tahun depan, akan tetap melakukan penyisiran untuk mencabut subsidi listrik pelanggan 900 Volt Ampere (VA). Pemerintah ingin memastikan penerima subsidi 900 VA hanya untuk masyarakat tidak mampu. Fokus pemerintah dari RAPBN 2018 ingin memperbaiki ketimpangan melalui pembangunan infrastruktur.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani memaparkan beberapa kementerian dan lembaga (K/L) yang mendapatkan porsi paling sedikit dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Di 2018, ada pengurangan K/L penerima pagu anggaran semula 87 K/L menjadi 86.

Staf Ahli bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR, Adang Ahmad, mengatakan belanja infrastruktur yang dirancang pemerintah sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, bendungan, perumahan dan pemukiman, jalur kereta, bandara, serta informasi dan telekomunikasi.

Target pajak 2018 tinggi, KEIN khawatir bikin tak nyaman pengusaha. Arif mengatakan penerimaan perpajakan menjadi hal yang patut dicemaskan karena apabila berkaca dari pencapaian sampai semester I 2017 belum memuaskan. Di mana, sampai semester I 2017 pencapaian pajak baru sekitar 38 persen.

RAPBN 2018 ini disusun dengan target Belanja Negara sebesar Rp 2.204,4 triliun. Sementara penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.878,4 triliun. Target penerimaan negara bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.609,3 triliun hingga Penerimaan Negara Bukan Perpajakan (PNBP) sebesar Rp 267,8 triliun.

Dalam RAPBN 2018, pemerintah menetapkan target penerimaan negara sebesar Rp 1.878,4 triliun. Angka ini bersumber dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.609,38 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 267,87 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp 1,19 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady bersyukur adanya penurunan subsidi tersebut. Menurutnya, hal ini mencerminkan adanya efisiensi dan penghematan di sektor distribusi.

Pemerintah telah merancang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Dalam rancangan tersebut telah dialokasikan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 814,07 triliun.