BUMD

Anggaran PMP yang muncul dalam evaluasi sebenarnya hanya lampiran dan tidak diusulkan.

BUMDes dibangun untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan.

BUMD harus jadi korporasi mandiri, profesional dan memiliki kemampuan daya saing.

"Kami ingin PT Jakpro jadi holding besar. Jadi nanti dibagi tiga grup, energi, infrastruktur dan properti," kata Ahok.

Pemprov DKI juga akan menempatkan salah satu pegawai PT KAI di BUMD tersebut.

PD Pasar Jaya akan ikut mengawasi pembayaran pihak UMKM yang mendapatkan penjaminan dari PT Jamkrida DKI.

Jokowi menyerahkan pengungkapannya kepada aparat hukum.

BPK Provinsi DKI Jakarta menemukan adanya pengeluaran dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan di perusahaan.

BPKP DKI menemukan pengeluaran dana yang tak dapat dipertanggungjawabkan di tubuh PD Dharma Jaya.

Ahok menegaskan posisi direktur di BUMD DKI hanya berasal dari profesional muda.

"Cukuplah pensiunan itu bekerja di lingkungan Pemprov DKI selama 40 tahun," ujar anggota DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Peningkatan pendapatan ini akan digunakan untuk pembangunan Jawa Tengah khususnya bidang infrastruktur.

Ahok mengatakan, semakin banyak yang memonitor maka diharapkan kinerjanya BUMD semakin bagus.

Menurut Jokowi, untuk urusan properti seharusnya dikerjakan oleh PT Jakpro, karena, setiap BUMD memiliki tupoksi.

Pemprov DKI awalnya merencanakan dana untuk PMP sebesar Rp 1 Triliun.

Badan Usaha Milik Daerah harus bisa mengembangkan usaha pada bidang strategis.