garam impor.

Safri mengatakan, produksi garam rakyat bisa mencukupi kebutuhan 623.285 ton per tahun. Tetapi untuk bisa diserap industri, terlebih dahulu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun spesifikasi industri pengguna.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanudin, mengatakan produksi garam rakyat selalu naik turun. Sebab, produksi petani garam masih bergantung pada musim yang sangat membantu prosesnya.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanudin menjelaskan, alasan tingginya impor garam Indonesia terus meningkat. Kualitas garam yang dihasilkan petani garam Indonesia menjadi penyebab utamanya.

Lampu tidak dialiri daya oleh disosiasi garam dalam air karena tidak menghasilkan elektron yang dibutuhkan untuk penerangan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendorong pemenuhan garam industri di Tanah Air. Kebijakan tersebut berangkat dari kebutuhan garam sebagai bahan baku bagi sektor manufaktur yang diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanuddin mengatakan, industrialisasi garam atau garam yang diolah industri dapat menekan impor garam. Saat ini lahan lahan menjadi kendala bagi investasi pengolahan garam.

Pemerintah berkomitmen untuk menekan impor garam industri. Sebab, itu berdampak langsung pada jatuhnya harga garam rakyat milik petani. Sebagai catatan, harga garam rakyat telah anjlok di angka Rp 150 per kilogram (Kg) sejak memasuki periode musim penghujan akhir 2019 hingga saat ini.

Selain garam, Jokowi juga telah memberikan izin kepada pelaku industri pangan untuk mengimpor gula. Namun, Luhut memperingatkan, kewenangan impor garam dan gula ini jangan malah dijadikan permainan oleh para pelaku industri terkait.

Data per 22 September masih ada 738.000 ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri. Sebab itu Mantan Gubernur DKI Jakarta meminta untuk meminta untuk mencarikan solusi.

Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Faisol Reza menyatakan, pemerintah harus mempunyai rencana induk pengembangan atau roadmap secara merinci untuk mengembangkan garam bahan baku industri. Karena selama ini Indonesia memenuhi kebutuhan garam bahan baku industri melalui impor.

Patut diketahui, bahwa semua bahan pengawet baik alami maupun buatan tak semuanya aman digunakan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen mendorong peningkatan produktivitas garam dalam negeri, baik secara kualitas dan kuantitas. Peningkatan produktivitas ini juga merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi impor garam.

Melihat Petani Prancis Panen Garam. Petani garam Prancis Stephane Bouleau memanen garam di rawa-rawa garam Batz-sur-Mer dekat Guerande, Prancis.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanuddin mengatakan perlunya dukungan kemudahan regulasi dari Pemprov NTT untuk mengembangkan industri lahan penggaraman di Provinsi NTT.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menyatakan pemerintah khususnya Menteri Perdagangan harus segera memutuskan pemberian izin impor. Hal ini juga harus disertai dengan adanya data yang akurat agar impor garam yang dilakukan tidak merugikan petani garam lokal.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui bahwa impor garam pada tahun 2019 naik hampir sebesar 60 persen. Kenaikan signifikan tersebut membuat para petani tidak bisa menjual garamnya, meskipun harga jual dibanderol setengah harga.

Masih banyak barang-barang diimpor dari negara lain. Bahkan Presiden Jokowi dibuat heran, sebab barang-barang mampu diproduksi oleh industri kecil dalam negeri, namun justru malah diimpor.

Direktur Jenderal Perdagangan Kementerian Perdagangan Indrasari wisnu wardhana mengatakan, garam impor sudah masuk 2,2 juta ton ke dalam negeri. Jumlah tersebut merupakan bagian dari kuota impor garam tahun ini sebesar 2,7 gram.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan produk garam dari Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki kualitas lebih baik dari daerah lain, bahkan dari impor sekalipun. Hal ini disampaikan saat meninjau tambak garam eks tanah Hak Guna Usaha (HGU), di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT.

Presiden Joko Widodo meninjau operasional tambak garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, (21/8). Dalam kunjungannya dia ingin memastikan perkembangan produksi tambak garam apakah sudah berjalan dan melihat potensi yang dimiliki.