garam impor.

Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) mendesak pemerintah untuk kembali melanjutkan sisa impor kuota garam industri yang belum terealisasi sampai saat ini. Di mana, kouta impor diberikan pemerintah sepanjang 2019 yakni mencapai 2,7 juta ton, namun hanya 1.543 juta ton yang terealisasi.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto membantah ada rembesan garam impor ke pasaran, sehingga menyebabkan harga garam produksi rakyat belakangan ini anjlok hingga Rp 300 per kg. Menurutnya, garam diimpor oleh produsen untuk diolah dan menjadi bahan baku produk tertentu yang bernilai tambah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, anjloknya harga garam rakyat disebabkan banyaknya muatan impor sehingga menimbulkan ketersediaan berlebih di lapangan. Di sisi lain, terdapat pasokan garam yang belum terserap pada tahun 2018.

Kebutuhan garam industri mamin dalam satu tahun mencapai 550.000 ton. Karena itu masih ada kekurangan sebesar 250.000 ton. Saat ini pihak sudah mengajukan tambahan pasokan garam.

Menko Darmin menjelaskan, angka impor garam tersebut masih dapat berubah sembari menunggu laporan sisa stok garam industri saat ini. Laporan sisa stok tersebut akan dirampungkan Januari 2019, kemudian akan diputuskan jumlah keseluruhan garam impor yang dibutuhkan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk menurunkan kuota garam impor yang masuk ke Indonesia. Hal ini guna memberikan ruang bagi petani garam lokal untuk meningkatkan produksinya.

Direktur Operasi PT Garam (Persero), Hartono menyebut bahwa Indonesia membutuhkan tambahan lahan untuk sentra produksi garam sekitar 10.000 hingga 15.000 hektare. Lahan ini dibutuhkan untuk mencapai swasembada garam dan tak perlu lagi melakukan impor.

PT Garam (Persero) diketahui akan memanfaatkan HGU (Hak Guna Usaha) lahan tersebut sebagai sentra produksi garam.

Juragan Komaruddin, menceritakan awal membuka usaha rumah sejak tahun 2000. Rumah produksi garam tersebut, berada di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Ulam Segara, Suwung, Denpasar Selatan.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet mengatakan hal itu menanggapi keputusan Pemerintah melalui Kemendag, yakni mengimpor garam sebanyak 3,7 ton serta gula mentah 111.000 ton. Sebab, hal ini dapat menyulitkan petani garam dan tebu.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti keputusan Kementerian Perdagangan soal impor garam dan gula mentah. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Enggartiasto Lukita itu harus menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut.

Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun bersama PT Garam (Persero) melakukan penjajakan kerja sama dengan China Salt Industry Coorporation, perusahaan garam terbesar di China. Ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan garam dalam negeri yang masih bergantung pada impor.

Perusahaan tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2015. PT GSA mengubah garam industri menjadi konsumsi dapur. MA menambahkan kadar yodiumnya. Selain MA, 40 ribu ton garam juga diamankan yang disimpan dalam gudang milik MA.

Perubahan aturan tersebut sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Terlebih aturan ini kerap membuat resah beberapa masyarakat terutama para petani garam, pelaku usaha garam, dan asosiasi menjadi ketakutan. Apalagi hal tersebut dikaitkan juga dengan isu politik oleh beberapa oknum.

Pemerintah ingin para petani garam di seluruh penjuru negeri hidup sejahtera. Hasil panennya terserap semua dengan harga yang tinggi.

Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) menyatakan belum ada garam impor yang masuk hingga saat ini. Pihaknya memperkirakan dalam dua minggu garam asing tersebut baru sampai Indonesia. Saat ini stok garam di industri memang semakin menipis. Namun, hal tersebut belum mengganggu proses produksi.

Dia menjelaskan, rencana penyerapan garam hasil produksi dalam negeri oleh industri pada tahun ini sebesar 1.430.000 ton. Hal ini terbagi atas beberapa daerah antara lain,‎ Jawa Barat yang terdiri atas Cirebon, Indramayu dan Karawang. Jawa Tengah yang terdiri atas Demak, Jepara, Rembang dan Pati.

‎"Tolong dibedakan antara garam industri dan rakyat. Yang saya pantau harga garam di Madura, NTT, Aceh dan dalam posisi baik," kata Jokowi.

Menko Perekonomian mengatakan, selain diawasi penegak hukum, garam impor untuk industri ini juga mendapatkan pengawasan yang sangat ketat dari Kementerian Perindustrian.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 terkait garam industri. Salah satu hal yang diatur dalam PP tersebut adalah soal rekomendasi impor garam industri.