garam impor.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hasil rapat meminta kepada pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 karena dinilai melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016.

Direktur PT Garam Indonesia Budi Sasongko menilai, garam di Bipolo sangat bisa dikembangkan untuk garam industri. Saat ini, pihaknya sedang mengatur untuk mengelola ladang garam tersebut untuk mengurangi impor garam industri.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi S Lukman mengatakan, pada pekan lalu sejumlah industri sudah berhenti beroperasi. Hal ini karena tidak lagi memiliki stok garam.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, selama ini pihaknya telah melakukan verifikasi secara ketat terhadap garam impor yang menjadi kebutuhan industri. Bahkan, Kemenperin melibatkan lembaga survei independen seperti KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia.

Setiap tahunnya, industri farmasi membutuhkan garam sekitar 6.000 ton. Namun ke depannya kebutuhan garam diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan akan obat-obatan.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, rekomendasi impor garam diberikan kepada 27 industri di dalam negeri, di antaranya di sektor farmasi, kertas, serta makanan dan minuman.

Pemerintah akan mengarahkan agar industri menyerapnya dari garam produksi petani lokal. Sebab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprediksi produksi garam lokal mencapai 1,5 juta ton.

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. dengan diterbitkannya peraturan tersebut, operasional industri yang bergantung pada garam industri sebagai bahan baku telah kembali normal.

Menteri Airlangga mengatakan rekomendasi dan izin impor garam sebanyak 2,37 juta ton telah dikeluarkan sebelumnya. Kemudian setelah kuota impor ditambah, Kemenperin juga telah mengeluarkan rekomendasi impor garam sekitar 600.000 ton. Rekomendasi dan izin kuota impor garam sisanya akan dikeluarkan secara bertahap.

Luhut mengakui, selama ini produk garam dalam negeri belum dapat penuhi kebutuhan industri, tapi tidak dengan garam konsumsi rumah tangga.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan, garam sebagai komoditas strategis, juga dapat mendukung rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah sejumlah industri dalam negeri. Jadi, sama pentingnya dengan bahan baku lainnya seperti baja dan produk petrokimia.

Pemerintah mengatakan garam merupakan salah satu bahan baku pokok sebagian besar industri di dalam negeri untuk menjaga roda produksi. Industri manufaktur yang mengonsumsi garam industri ini disebut sebagai sektor andalan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap banyak tenaga kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) terkait garam industri. Salah satu hal yang diatur dalam PP tersebut adalah soal rekomendasi impor garam industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian darmin Nasution mengatakan peraturan pemerintah (PP) terkait impor garam industri selesai besok hari dan siap diterbitkan. Diharapkan, aturan ini bisa membuat industri nasional mendapatkan kepastian pasokan garam sebagai bahan baku.

Secara rinci impor garam sebanyak 167,3 ribu ton berasal dari Australia sebesar 91,18 ribu ton dengan nilai impor sebesar USD 3,68 juta. Negara kedua adalah India dengan volume impor garam sebesar 75,71 ribu ton senilai USD 1,79 juta.

Saat ini memang tengah terjadi kekurangan garam industri sebanyak 500 ribu ton. Pemerintah pun didesak agar segera mengeluarkan rekomendasi impor garam supaya kekurangan stok tidak sampai menghambat kegiatan produksi industri pangan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mewanti-wanti pemerintah agar memberi perhatian serius pada menipisnya stok garam untuk bahan baku industri di dalam negeri. Legislator Partai Golkar itu meminta pemerintah berinovasi untuk menggenjot produksi garam di dalam negeri sehingga tak bergantung pada impor.

Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan izin impor garam untuk industri makanan dan minuman. Akibatnya, beberapa industri makanan dan minuman terancam berhenti beroperasi akibat mulai kehabisan bahan baku.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution akan segera melaporkan kondisi importasi garam kepada Presiden Jokowi. Impor garam telah masuk sejak izin rekomendasi dikeluarkan oleh pemerintah, dan akan terus masuk dalam tahun ini hingga memenuhi kuota yang ditetapkan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengumpulkan sejumlah perwakilan kementerian untuk melakukan rapat koordinasi mengenai garam. Salah satu menteri yang terlihat menghadiri rapat tersebut adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.