Hamdan Zoelva

Padahal menurut Hamdan keputusan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) yang dituangkan dalam AD/ART Partai Demokrat bukanlah sebuah pengaturan melainkan keputusan yang bersifat beschikking.

Partai Demokrat mengajukan permohonan menjadi pihak terkait dalam gugatan kubu Moeldoko yang diwakili Yusril Ihza Mahendra di Mahkamah Agung. Sebab yang menjadi objek gugatan merupakan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Yusril merupakan pakar hukum yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Sementara Hamdan Zoelva, merupakan mantan Hakim MK.

Ia menyinggung pula hari-H pencoblosan Pemilu pada 21 Februari 2024, kemudian ada pula yang mengusulkan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini pada bulan April dan Mei.

Hamdan pun merinci, ada tiga alasan mengapa pernyataan yang berlandaskan bukti tersebut dinilai valid. Pertama, hal tersebut berlandaskan UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Mendengar penjelasan dari pimpinan MPR kepadanya bahwa tidak ada GBHN itu mengakibatkan tidak konstannya pembangunan atau selalu berubah-ubah, Zoelva balik bertanya apakah yang berubah itu gara-gara konstitusi atau gegara politikusnya yang berubah-ubah.

Dia juga menyinggung GBHN era Soekarno dan Soeharto. Menurut dia, pada tahun 1960 sampai 1967, GBHN disusun berdasarkan pidato Soekarno yang ditetapkan dalam TAP MPR.

Jika dibandingkan dengan India, angka kematian di Indonesia terlihat begitu tinggi. Hamdan menerangkan, dari 42.566 kasus terpapar Covid-19 di sana, hanya 516 orang saja yang meninggal.

Sidang ini semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang notabene pembantu Presiden, justru menggugat pembantu Presiden yang lain.

Padahal Pra saat Munas ada empat orang yang maju sebagai kandidat Ketua PB yakni nama beken Hamdan Zoelva (Mantan Ketua MK), Chusul Muluk, Yunasti dan Haji Syarief Hidayatulloh.

Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva memaknai SKB enam menteri tentang pelarangan aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Menurut dia, hak berserikat masyarakat tertuang dalam konstitusi negara.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, Hamdan Zoelva mengkhawatirkan penegakan hukum di Indonesia. Ia melihat terjadi kecenderungan hukum digunakan untuk kepentingan penguasa. Hal semacam ini, menurut Hamdan Zoelva jauh dari konsep negara hukum.

Umat Islam, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, harus bahu membahu membangun persaudaraan agar mampu berkiprah di seluruh sektor kehidupan. Sehingga dengan demikian mampu membawa Indonesia yang lebih maju dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Indonesia adalah negara plural terdiri dari berbagai agama, suku bangsa dan etnik yang berbeda-beda.

"Itu dengan kembali pada sistem proporsional tertutup akan mengurangi paling tidak 25 persen problem dalam pemilu bebas dan liberal yang kita laksanakan selama ini," kata Hamdan.

Sementara Harjono enggan berkomentar banyak soal penunjukkan dirinya sebagai Dewas KPK. Kepada PulseFeed, dia hanya menyampaikan isyarat gerakan tangan membentuk simbol 'oke' melalui pesan singkat.

Hamdan yang mengaku sudah mengenal Desrizal selama 20 tahun ini, peristiwa pemukulan tersebut tetap saja tidak bisa dibenarkan.

"Kondisi kesehatan beliau cukup berat," kata Anies Baswedan.

Hamdan Zoelva Sebut Keluarga BJ Habibie Sudah Berkumpul di RSPAD. Tak lama berselang, setelah Hamdan meninggalkan lokasi, terlihat mantan Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno saat Pemilu, terlihat hadir. Dia langsung masuk ke dalam.

Hamdan Zoelva Nilai Presidential Threshold Hilangkan Hak Parpol. Hamdan membandingkan sistem pada Pemilu 2019 dengan Pemilu tahun 2009 dan 2014. Penerapan PT pada Pemilu 2019 tak logis karena menggunakan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya sebagai ukuran PT.