Hamdan Zoelva

MK pernah membuat putusan membatalkan kemenangan Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010.

Hamda Zoelva Harap Kahmi Jadi Perekat Kubu 01 dan 02. Dia pun mengajak masyarakat untuk tidak khawatir dengan sistem pemerintahan. Sebab, kata dia, pemerintahan akan tetap berpihak pada kaum mayoritas yakni umat Islam.

"Yang mana PTUN memerintahkan KPU untuk tidak menggunakan dalam daftar calon tetap (DCT) yang lama, dan segera membuat yang baru dengan memasukkan nama OSO ke dalam DCT Pemilu 2019," tegas Hamdan Zoelva.

Hamdan mengaku, kehadirannya dalam sidang ini bukan untuk membela Bawaslu. Melainkan hanya untuk menyampaikan apa yang ia ketahui tentang ilmu-ilmu atau pengetahuan tentang yang dipersoalkan saat ini.

Dalam keterangannya, ia menjelaskan tentang konvensi hukum internasional pada penerapan hukum secara nasional yang disebutnya tidak secara otomatis menjadi acuan hukum di Indonesia. Alasannya, menurut Hamdan hal itu dikarenakan Indonesia yang menganut hukum dualisme.

Kuasa hukum terpidana penerimaan suap kuota impor gula, Irman Gusman mengatakan pihaknya bakal menghadirkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, sebagai saksi pada sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Masyarakat diminta tetap waspada terhadap berita hoaks yang muncul setelah Pilkada Serentak 2018. Jangan sampai situasi damai dimanfaatkan kelompok tertentu untuk memprovokasi yang kalah untuk menciptakan kegaduhan.

Hamdan Zoelva sebut usai pilkada perlu ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi diperlukan karena dalam situasi semacam ini bukan tidak mungkin ada pihak berusaha memancing keributan yang berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva berharap Anwar Usman sebagai Ketua MK periode 2018-2020 dan Wakilnya, Aswanto bisa menjaga marwah lembaga. Dia menjelaskan mereka berdua sosok yang bisa melengkapi satu sama lain.

Upaya membenturkan Kapolri dengan umat Islam ini tidak lepas dari sepak terjang kepolisian semasa pemerintahan Jokowi-JK. Selama ini kepolisian dinilai terlalu dekat dengan kepentingan politik. Di sisi lain, kepolisian justru hanyut dalam euforia itu.

Dia ingin agar umat Islam tidak diadu domba dalam situasi yang memang mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Pasalnya pesta demokrasi tersebut membuat situasi memanas.

Ini hasil pertemuan Hamdan Zoelva-Kapolri soal pidato viral ormas Islam. Video pidato Tito yang sebenarnya, lanjut Hamdan, berlangsung selama 26 menit. Dan video yang menjadi viral di media sosial menurut Tito tidak sesuai dengan inti yang disampaikan karena memang video tersebut terpotong-potong.

Dirinya nanti tak hanya sendiri untuk menemui mantan Kapolda Metro Jaya ini, tapi nantinya akan didampingi oleh para petinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sarikat Islam.

Dia mengajak masyarakat untuk cerdas dalam menyikapi berita di media konvensional maupun media sosial. Caranya dengan tidak menelan mentah-mentah setiap berita atau informasi yang diterima.

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva, menolak penghapusan pasal penistaan agama. Menurutnya, pasal tersebut juga pernah diajukan saat dia menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan telah ditolak.

Hamdan Zoelva bela Dahlan Iskan di persidangan. Menurut Hamdan, pengelolaan BUMN dan BUMD aturan sudah jelas menyebut di mana posisi PWU karena sudah menyandang status sebagai PT maka tunduk terhadap undang-undang.

Putaran dua Pilgub Jakarta, Hamdan Zoelva dukung Anies-Sandiaga. Hamdan menilai, Anies dan Sandiaga bukan orang baru baginya. Anies adalah tetangganya sedangkan Sandiaga merupakan wakil ketua dewan ekonomi DPP Sarekat Islam yang dipimpinnya.

"Saya sudah sampaikan, yang menimbulkan perang di Timur Tengah adalah kebijakan Presiden Bush, yang sampai sekarang tidak terselesaikan. Jadi jangan sampai satu kali kebijakan itu pengaruhnya puluhan tahun ke depan, untuk membangun kembali perdamaian dunia, itu yang saya khawatirkan, mudah-mudahan tidak," katanya.

Di Istana, Hamdan meminta agar kasus penistaan agama Islam yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diproses cepat dan adil. "Karena kalau tidak justru akan menambah persoalan baru dan bagi kami menunda-nunda masalah justru mengancam keamanan nasional kita," ujar Hamdan.

Hamdan Zoelva diperiksa KPK terkait suap kasus Akil Mochtar. Hamdan Zoelva akhirnya keluar gedung KPK sekitar pukul 12.40 WIB. Ia mengaku hanya dimintai keterangan sebagai saksi kasus yang melibatkan Bupati Buton periode 2012-2017, Umar Samiun.