Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat

Lanjut Hadi, dimutasinya AKP ES ke Polda Sumut lantaran yang bersangkutan akan menjalani pemeriksaan terkait kasus itu. Namun, dalam penyelidikan awal AKP ES tak terlibat secara langsung terkait kasus kerangkeng manusia milik Terbit.

Suhardi yang dimaksud adalah Kepala Bagian UKPBJ kabupaten Langkat.

Kuburan salah seorang yang diduga menjadi korban kekerasan di kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin dibongkar tim gabungan Polda Sumatera Utara (Sumut). Langkah itu diikuti autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, korban tewas kali ini masuk kerangkeng pada Februari tahun 2018 lalu, dan tewas tak sampai sebulan.

Dalam kasus ini, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Choirul, ini menunjukan keseriusan atas penuntasan kasus tersebut.

Sementara itu, Polda Sumut hingga kini telah menahan delapan tersangka kasus tewasnya penghuni kerangkeng manusia di rumah pribadi milik TRP.

Kemudian, tersangka lain yakni Terang Sembiring yang merupakan pembina kerangkeng manusia. Lalu, Junaidi Surbakti adalah penjaga kerangkeng manusia yang telah bekerja sekitar 6 bulan. Selanjutnya, Iskandar Sembiring, bertugas mengantar korban kerangkeng manusia.

Kepolisian berjanji menyelesaikan kasus kerangkeng manusia tepat waktu. Kendati, ada beberapa hal yang belum ditemukan polisi terkait penyelidikan kasus kerangkeng manusia.

Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin telah dijadikan tersangka dalam kasus kerangkeng manusia di rumahnya. Merespons penetapan tersangka ini, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mendorong aparat hukum juga mengusut dugaan keterlibatan anggota TNI dan Polri dalam kasus itu.

Muara Perangin Angin didakwa menyuap Bupati Langkah sejumlah Rp572 juta terkait pekerjaan paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021.

Pertanyaan itu pun telah dilayangkan Edwin kepada pihak Ditreskrimum Polda Sumut pada saat melangsungkan kunjungan pertemuan di Kantor LPSK pada pekan lalu, namun tetap tak mendapat jawaban yang jelas atas alasan tidak dilakukan penahanan.

nam juga menyoroti soal upaya pemulihan korban yang sedang disiapkan Polda Sumut adalah hal yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi dari kejahatan perdagangan orang.

Kapolda Sumut, Irjen Panca Putra Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka ini setelah tim penyidik melakukan penyelidikan hingga penyidikan dalam kasus tersebut..

TAP-HAM meyakini masih banyak tersangka lain mengingat banyak pihak diduga terlibat penganiayaan kepada para penghuni kerangkeng.

Dia mengatakan Komnas HAM menyambut baik dan mengapresiasi janji Andika itu, karena dinilai serius dalam menyikapi kasus yang diduga melibatkan personelnya.

Pemeriksaan yang dilakukan langsung di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta berlangsung pada Jumat (1/ 4) kemarin. Di mana Terbit turut ditanyakan seputar operasional kerangkeng tersebut.

Ia menjelaskan, dua kendaraan yang disitanya itu ternyata digunakan untuk menjemput korban kerangkeng manusia yang dipekerjakan di Perkebunan Kelapa Sawit.

Selain itu, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas perkara tersebut. Diketahui, delapan orang tersebut belum dilakukan penahanan.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sumatera Utara (Sumut) hari ini akan melakukan koordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Koordinasi ini terkait dengan dugaan kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin.

Komisi III DPR RI akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara untuk mengawasi proses hukum kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin.