Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat

LPSK menyebut Polda Sumut telah menyita aset pabrik kelapa sawit milik Terbit Rencana Perangin-angin untuk jaminan pembayaran restitusi kepada para korban.

Keempat terdakwa itu terbukti secara sah melanggar Pasal 351 Ayat 3 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Tindak Penganiayaan terkait dengan kematian salah seorang penghuni kerangkeng.

Setelah menjalani sidang tuntutan, keempat terdakwa Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat itu akan menyampaikan nota pembelaan

Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut Terbit Rencana Perangin Angin agar divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat tahun anggaran 2020-2022.

Pengadilan Negeri (PN) Stabat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), menggelar sidang perdana kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif , Terbit Rencana Perangin-angin, Rabu (27/7). Tim jaksa penuntut umum (JPU) membacakan dakwaan terhadap delapan terdakwa.

Namun, untuk berkas perkara otak pelaku kasus kerangkeng manusia yakni Terbit belum dilimpahkan ke Kejati Sumut.

Direktur CV. Nizhami, Muara Perangin Angin divonis 2 tahun 6 bulan penjara denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Terbit rencana diketahui dijadikan tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan satwa dilindungi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam kasus dugaan suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat.

Menurut Hadi, dilakukannya adegan rekonstruksi itu untuk melengkapi berkas penyidikan. Selanjutnya, berkas perkara ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumut.

TNI memastikan memproses hukum prajurit terlibat kasus kerangkeng manusia di rumah bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Lima prajurit TNI terlibat kasus tersebut saat ini ditahan di Instalasi Tahanan Militer Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan.

Meski demikian Andika mengaku belum mengetahui apakah prajurit TNI yang terlibat dalam kasus kerangkeng manusia ini sejak awal atau di tahun 2011 atau tidak.

Saat ini, penyidik Pomdam I/Bukit Barisan masih terus bekerja memproses hukum kelima oknum anggota TNI tersebut.

Sedikitnya lima anggota polisi diduga terlibat dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin. Empat di antaranya personel Polres Langkat dan satu petugas Polres Binjai.

Hal itu terungkap saat sidang suap terkait pengaturan tender proyek di Kabupaten Langkat, untuk terdakwa kontraktor Muara Perangin Angin. Sidang menghadirkan 'kaki tangan' Iskandar, yakni Marcos Surya Abdi sebagai saksi.

Hal itu terkuak ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar 'kaki tangan' Terbit Perangin Angin, Marcos Surya Abdi dalam sidang suap terkait pengaturan tender proyek di Kabupaten Langkat, untuk terdakwa kontraktor Muara Perangin Angin.

Dua saksi dihadirkan juga berstatus tersangka dalam perkara tersebut.

Hal tersebut diakui Terbit usai diperiksa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penemuan satwa langka ilegal di rumah pribadinya. Pemeriksaan berlangsung di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/5).

Lanjut Hadi, dimutasinya AKP ES ke Polda Sumut lantaran yang bersangkutan akan menjalani pemeriksaan terkait kasus itu. Namun, dalam penyelidikan awal AKP ES tak terlibat secara langsung terkait kasus kerangkeng manusia milik Terbit.