Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus mendalami kasus dugaan perbudakan modern yang dilakukan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pihaknya sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan besok.

Koordinator Program Manager Ashefa Griya Pusaka, Teguh Juli Hastanto mengatakan program rehabilitasi harus meliputi unsur pulih, pengembangan diri dan produktif.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, pemeriksaan Terbit dilakukan untuk mendalami dugaan perbudakan manusia dalam kerangkeng di kediamannya. Komnas HAM sudah berkomunikasi dengan KPK terkait pemeriksaan Terbit Rencana.

KPK memastikan pemeriksaan dari Komnas HAM tak akan menggangu kasus korupsi yang menjerat Terbit. KPK diketahui menjerat Terbit dalam kasus dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan atas kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat tahun anggaran 2020-2022. Dalam prosesnya, penyidik menyita uang senilai miliaran rupiah.

Pemeriksaan Terbit Perangin Angin perlu segera dilakukan. Sehingga proses dan pengungkapan peristiwa terang benderang. Masyarakat juga dapat mengetahui fakta yang sebenarnya dari kejadian itu.

Komnas HAM belum menyimpulkan terjadinya perbudakan di dalam kerangkeng.

Komnas HAM menemukan adanya unsur kekerasan hingga berujung kematian lebih dari satu nyawa.

Mirip penjara.

Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, menemukan adanya unsur kekerasan di kerangkeng rehabilitasi milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana. Kekerasan itu dilakukan pada saat proses rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba, yang ditempatkan di kerangkeng tersebut.

Saat keluarga mendatangi lokasi, jasad penghuni kerangkeng ditemukan lebam dan luka.

Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, mereka yang diperiksa termasuk Kepala Desa setempat serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat.

Bupati Langkat mengaku bahwa kerangkeng itu digunakan untuk tempat rehabilitasi narkoba sejak tahun 2012.

Menurut Panca, kerangkeng manusia itu digunakan untuk korban-korban narkoba yang akan direhabilitasi secara pribadi oleh Bupati Langkat.