Korupsi e-KTP

Dua orang dekat Setya Novanto jalani sidang perdana hari ini. Proses barter tersebut tidak sederhana. Setidaknya ada 7 layer yang menjadi perputaran Biomorf Mauritius, perusahaan milik Johannes Marliem sebagai vendor penyedia AFIS proyek e-KTP, sebagai bentuk barter Irvanto.

Baca pleidoi, Anang Sugiana minta dikabulkan sebagai JC kasus e-KTP. Anang juga mengklaim selama pemeriksaan dengan KPK kooperatif. Dia pun memenuhi pemanggilan ketika diminta hadir oleh penyidik KPK.

Divonis bersalah, Bimanesh dihukum tiga tahun penjara. Bimanesh dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, denda Rp 150 juta. Sebelumnya, JPU KPK menuntut hukuman enam tahun penjara, denda Rp 300 juta.

Wa Ode sendiri mengaku dirinya memang sempat menjadi anggota DPR Komisi II pada tahun 2009-2010. Tahun di mana pembahasan proyek yang disinyalir merugikan negara Rp 2,3 triliun ini dimulai.

Wa Ode Nurhayati penuhi panggilan KPK terkait korupsi e-KTP. Wa ode Nurhayati menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari terkait tindak pidana korupsi e-KTP.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati. Politikus PAN itu akan dimintai keterangan terkait korupsi e-KTP dengan tersangka Markus Nari.

Usai diperiksa KPK, Rindoko lari dari kejaran wartawan. Mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rindoko Dahono Wingit baru saja diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan penerapan e-KTP.

Selain Zudan, penyidik juga memeriksa 2 orang lainnya yaitu mantan Anggota DPR Rindoko Dahono Wingit dan PNS di Direktorat Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri Rustinah.

Mantan anggota DPR Chairuman Harahap tebar senyuman usai diperiksa KPK. Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Chairuman Harahap diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Nama Chairuman Harahap disebut dalam dakwaan dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto menerima bancakan e-KTP sebesar USD 520.000 dan Rp 26 miliar.

Politikus PKB Abdul Malik Haramain diperiksa KPK terkait e-KTP. Anggota DPR periode 2009-2014 itu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas tersangka Markus Nari

Politikus PKB ini disebut menerima uang bancakan e-KTP sebesar USD 37.000. Hal tersebut tertuang dalam dakwaan terhadap dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto.

"Memori banding masih dalam tahap penyusunan. Sedangkan alasan mengajukan banding, salah satunya karena pidana yang kurang dari 2/3 tuntutan tim jaksa penuntut umum," ujar Takdir saat dikonfirmasi, Jumat (6/7).

Berkas P21, Direktur PT Murakabi Irvanto siap disidang terkait kasus e-KTP. Berkas pemeriksaan Irvanto Hendra Pambudi dinyatakan lengkap dan dalam waktu dekat siap menjalani sidang terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik.

Febri mengatakan jaksa KPK memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyelesaikan berkas dakwaan. Irvanto akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Bimanesh bahkan mengusulkan kepada penyidik dan dokter KPK bahwa mantan Ketua DPR yang saat itu berstatus tersangka korupsi proyek e-KTP dipindah pemeriksaan medisnya ke RSCM.

Tamsil Linrung usai jalani pemeriksaan di KPK terkait e-KTP. Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Taufiq sendiri datang memenuhi panggilan penyidik KPK hari ini. Dia dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Massagung.

Anggota DPR RI Mulyadi diperiksa KPK sebagai saksi terkait e-KTP. Mulyadi diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan mantan bos PT. Gunung Agung, Made Oka Masagung terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik.

Mulyadi mengatakan, saat program e-KTP bergulir dirinya merupakan anggota DPR Komisi V. Menurut dia, Komisi V tak ada sangkut pautnya dengan program e-KTP yang bergulir di Komisi II DPR.