MKD

Masinton dinilai juga tidak menggunakan narasi yang elok dalam melempar kritikan. Salah satunya adalah diksi brutus Istana yang dilontarkan kepada Luhut. Pernyataan tersebut dinilai terlalu menyerang frontal.

MKD baru bergerak setelah mendengar pernyataan Fraksi PDIP bahwa benar anggotanya yang terekam nonton video porno saat rapat.

MKD belum bergerak menelusuri viralnya anggota DPR yang ketahuan nonton porno saat rapat. Baru hari ini ada pernyataan Fraksi PDIP terkait anggotanya itu.

Zulpan menyampaikan, ahli telah memberikan pandangan sesuai kompetensi. Ahli dalam hal ini memaparkan Pasal 224 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau UU MD3.

Arteria Dahlan dilaporkan Kelompok masyarakat Sunda mengatasnamakan Masyarakat Penutur Bahasa Sunda ke MKD.

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman, secara garis besar tidak ada masalah dengan hal itu. Sebab, setiap warga negara memiliki hak atas keamanan.

Habiburokhman mengatakan, jika dipenuhi maka terjadi pelanggaran UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 245, pemeriksaan terhadap anggota dewan harus melalui pertimbangan MKD yang diserahkan kepada presiden untuk pemberian izin pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum.

Habiburokhman belum mau mengungkapkan apa yang akan dibahas oleh MKD.

Seorang anggota DPR RI diduga terjerat dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Namun, hingga saat ini belum diketahui secara pasti terkait identitas anggota dewan tersebut.

Azis Syamsudin dikabarkan sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR imbas penetapannya sebagai tersangka. Hal itu disampaikan pengurus pusat Partai Golkar. Namun, berkas pengunduran diri Azis belum sampai ke DPR.

Ia bilang, biasanya proses terhadap anggota dewan yang berkaitan dengan kasus hukum harus menunggu proses di aparat penegak hukum terkait. Sehingga MKD tidak bisa langsung memproses Azis.

MKD saat ini telah menerima sembilan laporan dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR. Lima laporan di antaranya terkait Azis Syamsuddin.

"Dalam rapat pleno itu 17 anggota MKD akan memutuskan seluruh aduan yang sudah masuk akan ditindaklanjuti seperti apa," kata Habiburokhman.

"Karena seperti kita ketahui bersama bahwasannya beliau diduga keras itu terlibat di dalam kasus suap. Beliau diduga memfasilitasi pertemuan di rumah dinas beliau antara Wali Kota Tanjungbalai inisial MS dengan pendidik dari KPK inisial SRP ya,"

Pemanggilan terhadap Azis akan dilakukan setelah proses administrasi pelaporan diselesaikan.

MKD disebut telah memberi surat tugas kepada kepala bagian sekretariat MKD DPR untuk mendampingi jika nanti KPK menggeledah ruangan Azis di Gedung Nusantara III DPR.

Aduan itu sedang diperiksa kelengkapan syarat formil di sekretariat MKD. Pengadu punya waktu melengkapi persyaratan dalam waktu 14 hari.

Puan menyebutkan, pada dasarnya setiap parpol telah memiliki kode etiknya masing masing, oleh karenanya MKD DPR RI tidak bisa berjalan sendiri dalam menegakkan etika anggota dewan yang juga merupakan kader partai politik.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menutup kasus pelaporan terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. Politikus Golkar itu sebelumnya dilaporkan ke MKD karena dugaan meminta fee ke mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa dalam kasus korupsi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut Rihat, dugaan keterlibatan Azis dalam kasus tersebut diungkapkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang kini mendekam di penjara KPK.