MKD

Wakil Ketua DPR Fadli Zon melantik Fadholi sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan posisi Syarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hanura. Pelantikan itu, kata Fadli, dilakukan menindaklanjuti surat keputusan Presiden terkait pergantian Sudding sebagai anggota DPR.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini enggan berbicara lebih banyak mengenai posisi Taufik sebagai Wakil Ketua DPR. Sebab, dia mengaku masih ingin mempelajarinya lebih lanjut.

Empat anggota DPR, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rachel Maryam, dan Mardani Ali Sera dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Mereka dilaporkan karena diduga menyebarkan cerita bohong terkait penganiayaan aktivis Ratna Sarumpaet.

Advokat Pengawal Konstitusi melaporkan empat anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Empat anggota itu adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera dan anggota Komisi I DPR Rachel Maryam.

Polisi periksa pasutri korban dugaan pemukulan anggota DPR Herman Hery. Pemeriksaan hingga kini masih berlangsung.

MKD DPR akan verifikasi dugaan pengeroyokan dilakukan Herman Hery. Hasil koordinasi dengan kepolisian akan jadi bahan kajian bagi MKD.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Novanto divonis karena terbukti bersalah dan turut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Dia menuturkan, MKD memprioritaskan membantu DPR secara kelembagaan ketika melapor ke kepolisian. Untuk anggota secara pribadi, MKD bisa membantu proses pelaporannya namun diakui akan menambah beban pekerjaan MKD. Meski begitu, laporan dari anggota tersebut tetap akan diprosesnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tak ingin bila DPR dianggap sebagai lembaga yang tak mau menerima kritik. Sebab itu, penghinaan terhadap parlemen ini perlu ditambahkan dalam pasal 122 revisi UU MD3.

Pasal Pemeriksaan Anggota DPR, Bamsoet pastikan MKD tak hambat penegak hukum. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menjamin pasal tersebut bukan untuk melindungi anggota dewan untuk diperiksa penegak hukum. Dia juga percaya MKD akan bersikap netral dalam memberikan pertimbangan.

Kendati demikian, Supratman menuturkan pertimbangan MKD dan izin Presiden tidak berlaku jika anggota DPR tertangkap tangan, melakukan tindak pidana khusus dan diancam hukuman pidana mati atau seumur hidup.

MKD sudah terima surat pengunduran diri Novanto dari ketua DPR. Menurut Sudding, surat itu diantarkan langsung oleh Ketua Fraksi Golkar Robert Kardinal dan ditandatangani sendiri oleh Novanto dan juga Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham.

Politisi PDIP: Tak ada alasan MKD lakukan sidang etik pada Setya Novanto. Menurutnya, tidak ada alasan bagi MKD untuk menggelar sidang etik terhadap Setnov. Hal ini karena dalam UU MD3 dan tata tertib DPR disebutkan seseorang anggota bisa diperiksa MKD jika penuhi 3 hal.

MKD DPR akan memeriksa sejumlah orang dekat Setya Novanto, salah satunya mantan kontributor Metro TV, Hilman Mattauch. Wakil Ketua MKD Sarifudin Sudding mengatakan pihaknya ingin menggali keterangan orang-orang dekat Setnov di DPR terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setnov.

MKD sambangi Bareskrim Polri koordinasi kasus pidato Viktor Laiskodat. Dirinya menuturkan akan meminta beberapa hasil keterangan daripada saksi-saksi maupun terlapor yang sudah diperiksa oleh pihak Bareskrim Polri. Karena itu akan menjadi bahan oleh MKD untuk melakukan pendalaman terkait kasus Viktor.

Pimpinan MKD harap Setnov mundur dari ketua DPR sebelum ada putusan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua DPD I Partai Golkar NTT Melki Laka Lena yang menyebut Setnov tengah bersiap mundur dari jabatan Ketua DPR dan Ketum Partai Golkar.

Usai periksa Setnov di KPK, MKD akan konfirmasi ke Setjen dan pimpinan DPR. Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya bakal meminta penjelasan Kesetjenan dan pimpinan DPR soal tata tertib dan mekanisme yang dilakukan jika Setnov terbukti melanggar etik dewan.

Di lain hal, Fadli mengaku tak khawatir DPR akan 'panen' opini buruk karena Ketua DPR-nya tersangkut kasus hukum. Masyarakat disebut sudah dewasa melihat persoalan dimana kasus yang menjerat Setnov merupakan masalah pribadi bukan institusi DPR.

Maman menampik dengan perkataan Novanto yang meminta maaf kepada pihaknya adalah bentuk kesalahan lantaran telah mencoreng nama DPR. Maman juga mengatakan hal tersebut bukanlah salah satu bentuk kesalahan.

Dia menjelaskan, Novanto memaparkan beberapa kronologi saat KPK mendatangi rumahnya di Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Jakarta Selatan, Rabu (15/11), sampai apakah ada tugas-tugas yang lalaikan oleh Novanto. Oleh karena itu, kata Maman, pihaknya harus mengonfirmasi kepada pimpinan.